Namanya Disebut dalam Sidang Meikarta, Tjahjo Kumolo Siap Diperiksa KPK


SURATKABAR.IDSecara mengejutkan, nama Mendagri Tjahjo Kumolo disebutkan oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah di sidang Meikarta. Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti fakta-fakta baru yang muncul dalam sidang kasus tersebut. Sebelumnya, diketahui ada dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Salah satunya, soal permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo agar izin proyek Meikarta dibantu.

Namun, mengutip Republika.co.id, Kamis (17/01/2019), KPK belum menjadwalkan pemeriksaan untuk politikus PDI Perjuangan tersebut. Sementara itu, Tjahjo sebelumnya menegaskan siap diperiksa oleh penyidik KPK jika memang keterangannya dibutuhkan.

“Bagus kalau para pejabat negara menyampaikan siap untuk diperiksa. Namun bagi KPK tentu hal pentingnya adalah apakah dibutuhkan pemeriksaan atau tidak,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/01/2019).

Menurut penuturan Febri, bila dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, maka itu menjadi wewenang penyidik untuk melihat fakta-fakta yang sudah didapatkan.

“Misalnya dari hasil pemeriksaan Neneng, dari hasil pemeriksaan Dirjen Otonomi Daerah dan juga dari fakta persidangan. Jika dibutuhkan tentu dapat diminta keterangan sebagai saksi. Tapi jika tak dibutuhkan atau belum dibutuhkan, maka proses penyidikan akan berjalan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, akan dianalisis terlebih dahulu,” urai Febri.

Baca juga: Meleset dari Target, 1.964 PNS Korup Belum Dipecat Sampai Sekarang

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Pasalnya, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Sehingga disinyalir, ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan itu sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan proyek pembangunan Meikarta. KPK bahkan telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.

Dan ini juga termasuk mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta itu. Bahkan, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, diduga Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin beserta kroninya telah menerima hadiah, atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total yang dijanjikan Lippo Group yakni sebanyak Rp 13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hassanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp 7 miliar. Melalui para kepala dinas, uang Rp 7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hassanah Yasin.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah menuturkan, dirinya siap memberikan kesaksian ke penyidik KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Itu setelah adanya pengakuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah pada persidangan, Senin (14/01/2019), yang menyatakan dirinya pernah diminta Tjahjo Kumolo membantu pengurusan izin Meikarta.

“Dengan munculnya telepon ini, kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir,” ucap Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/01/2019).

Sebelumnya, nama Tjahjo Kumolo disebutkan dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Menurut Bupati Neneng, Tjahjo meminta tolong kepadanya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.

“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” kata Neneng dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/01/2019).