Janggal! Budi Pego Divonis Sebarkan Komunisme. Apa Hubungannya dengan Tambang Emas?


SURATKABAR.ID – Heri Budiawan alias Budi Pego divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada Januari 2018. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Provinsi Jawa Timur yang juga memvonis 10 bulan penjara pada Maret 2018.

Kemudian, Oktober 2018 lalu Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Cak Budi. MA juga memperberat hukumannya menjadi empat tahun penjara.

Vonis tersebut dijatuhkan dengan tuduhan penyebaran paham komunisme. Pria yang kerap disapa Cak Budi ini dituding melanggar Ketetapan MPRS Nomor 25/1956 tentang Pembubaran PKI.

Tudingan yang berakhir penjara tersebur didasarkan pada barang bukti berupa foto spanduk dengan gambar palu arit. Spanduk tersebut disebut-sebut sebagai perkakas Cak Budi dan sejumlah warga saat melakukan aksi menolak tambang emas milik PT Bumi Suksesindo (BSI) pada April 2017 silam.

Baca juga: Spanduk Soeharto Bertebaran, Bawaslu Mengaku Tak Bisa Ambil Tindakan

Padahal, Cak Budi menegaskan bahwa dari 11 spanduk yang dicetak tak satupun yang memuat gambar palu arit. Apalagi, pembuatan spanduk tersebut diawasi oleh sejumlah polisi, TNI, dan jurnaslis.

“Bukti enggak ada, hanya foto. Tapi, saya justru dipidana,” tegas Cak Budi dengan nada serius, Senin (10/12/2018) malam, seperti dilansir dari tirto.id.

Mengenai hal ini, kuasa hukum Cak Budi dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Muhammad Soleh menyebut bahwa vonis terhadap kliennya penuh kejanggalan.

1. Majelis Hakim menolak menghadirkan barang bukti

Soleh sebenarnya merupakan kuasa hukum pengganti. Sebelumnya, Cak Budi didampingi oleh Amrullah yang kemudian dipidana karena dianggap mencemarkan nama baik.

Meski begitu, Soleh berusaha mendalami kasus ini untuk membela kliennya. Salah satunya adalah dengan menghadirkan barang bukti berupa spanduk bergambar palu arit.

“Barang bukti spanduk dengan gambar palu arit tidak dihadirkan. Hanya foto dan video. Ketika kami meminta pengadilan mendatangkan spanduk itu, pihak Majelis Hakim menolak. Alasannya, bukti sudah ada dalam bentuk foto,” terang Soleh.

2. Barang bukti tak ada, tapi persidangan tetap berjalan

Bukan hanya tak bisa dihadirkan di persidangan. Barang bukti berupa spanduk bergambar palu arit ini disebut-sebut telah hilang. Hal ini, menurut Soleh tak masuk akal. Sebab, persidangan tetap berjalan meski tak ada barang bukti.

3. Tak ada saksi yang memberatkan Cak Budi

Kejanggalan ketiga menurut Soleh adalah keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Para saksi, menurut Soleh, tak ada yang menyatakan bahwa Cak Budi membuat dan memegang spanduk bergambar palu arit.

“Yang terakhir, tidak ada saksi yang bilang Cak Budi membikin maupun memegang spanduk dengan gambar tersebut,” katanya.

Dengan adanya sederet kejanggalan ini, LBH Surabaya mengajukan penundaan eksekusi terhadap Cak Budi pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi karena menilai putusan MA penuh kejanggalan.

Tambang Emas PT BSI

PT BSI mendapat izin pengelolaan tambang emas berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan konsesi seluas 4.998 hektare pada 2012.

Tambang emas di Tumpang Pitu ini berdiri dikawasan hutan seluas 9.743 ha di Sukamade. Izin yang diberikan Bupati Azwar Anas berupa perubahan fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi tetap.

Dari daerah, izin ini disetujui oleh pemerintah pusat yang diwakili Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan. Melalui SK Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013, lahan seluas 1.942 ha diserahkan untuk dijadikan wilayah pertambangan.

“(Bupati) Anas selalu berdalih bahwa izin tambang di sana adalah warisan (pemerintah sebelumnya). Namun, nyatanya tidak. Izin keluar pada 2012, artinya Pak Anas sudah menjabat,” terang Cak Budi.

Sebenarnya, warga hanya menuntut agar perusahaan lebih memperhatikan dampak ekologis aktivitas tambang. Namun, protes ini malah berujung tuduhan adanya spanduk palu arit dan menyebarkan komunisme.