Soal KPK Wacanakan DPR Tak Digaji, Fadli Zon: Jangan Ngomong Sembarangan


SURATKABAR.ID – Saut Situmorang selaku Wakil Ketua KPK melontarkan wacana agar anggota DPR tidak digaji jika undang-undang (UU) tidak rampung. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi bahwa Saut tidak memahami mekanisme pembuatan UU. Fadli kemudian menyarankan KPK untuk berhati-hati dan jangan bicara sembarangan mengenai hal ini.

“Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu,” tukas Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (05/12/2018), seperti dikutip dari laporan Detik.com hari ini.

Menurut penjelasan Fadli, pembuatan dan pembahasan UU di DPR berlangsung lama bukan karena persoalan mau atau tidak mau, melainkan akibat adanya tarikan-tarikan politik dalam pembahasannya.

“Dan tidak semua harus diundangkan. Bayangkan nanti orang pakai peci harus diundangkan, pakai baju harus diundangkan. Di negara-negara tertentu mereka sudah habis, artinya peraturannya sudah diundangkan semua. Rakyat juga belum tentu mau diatur dengan undang-undang, ya kan. Kan perlu ada kebebasan. Kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan,” urai Fadli kemudian.

Fadli pun lantas meminta agar Saut tak sembarangan melontarkan wacana. Apalagi jika pernyataan yang dikeluarkannya tidak sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

Baca juga: Tsamara ke Fadli Zon: Garang Kepada Jokowi, Tapi Melempem di Lembaga Sendiri?

“Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK, jadi harus hati-hati lah, jangan ngomong sembarangan gitu,” tandas Fadli.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berbicara mengenai pembahasan RUU di DPR RI. Saut mengusulkan agar anggota DPR yang malas membahas dan mengesahkan undang-undang tidak digaji.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang. Hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” tutur Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (04/12/2018).

“Jadi kalau ada undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji, Pak Ketua,” imbuhnya.

Komentar Bamsoet

Mengenai wacana yang dilontarkan KPK tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengomentari dengan melempar canda. Jika DPR tak digaji, seharusnya pemerintah juga tidak digaji.

Awalnya, Bamsoet mengaku tak tahu apakah pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang soal DPR yang tidak digaji ini dalam konteks yang serius atau bercanda.

“Tapi saya sampaikan kepada audience pada diskusi kemarin di mana Pak Saut melontarkan candaan, kalau undang-undang nggak beres-beres, ya, DPR-nya nggak digaji. Saya bilang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, membuat undang-undang itu tidak bisa sendirian DPR, bersama-sama dengan pemerintah,” tutur Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (05/12/2018).

“Saya bercanda juga, kalau misalnya demikian saya setuju saja DPR tidak digaji, tapi pemerintahnya juga tidak digaji. Sama-sama, kan gitu. Karena membuat undang-undang itu kan bersama-sama pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK menggulirkan wacana agar anggota DPR tidak digaji bila undang-undang tak rampung. Wacana ini ditujukan untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjadi sosok yang pertama kali menggulirkan wacana ini. Dia menyebutkan, jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji.