Korupsi Berjamaah, 3 Dokter Spesialis RSUD Pekanbaru Ditahan Pihak Kepolisian


SURATKABAR.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Riau melakukan penahanan terhadap tiga dokter yang berdinas di Rumah Sakit Umum (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru. Ketiga dokter spesialis itu diduga melakukan korupsi berjamaah pengadaan alat kesehatan.

Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Sri Odit Megonondo mengatakan dalam kasus korupsi berjamaah proyek pengadaan alat kesehatan itu, negara dirugikan Rp240 juta. Ketiga dokter itu adalah drg Masrial, dr‎ Kuswan Ambar Pamungkas dan dr Wili Yulifar.

“Ketiganya merupakan spesialis dokter bedah,” ucap Odit, Senin (26/11/18) dilansir dari sindonews.com.

Dalam hasil hitungan BPKP Riau, bahwa mereka diduga melakukan mark up alat kesehatan di RSUD milik Pemprov Riau dari tahun 2012 sampai 2013. Dana yang di mark up merupakan proyek pelayanan alat bedah sentral.

Baca Juga: Sebut Korupsi di Indonesia dalam Forum Internasional, Prabowo: Sudah Seperti Kanker Stadium Empat

“Modusnnya alat-alat kesehatan itu dinaikan harganya,” imbuhnya.

Dalam melakukan korupsi berjamaah, ketiga dokter itu melakukan kerja sama dengan pihak penyedia alat kesehatan tersebut. Mereka adalah Muhklis dan Yuni Efriati yang berasal dari pengusaha.

Kasus ini sebelumnya ditangani Polresta Pekanbaru. Namun penanganan di kepolisian tidak dilakukan penahanan. “Kelimanya sudah kita tahan selama 20 hari,” tukasnya.

Dilansir dari merdeka.com, uang negara yang dikeluarkan dalam pengadaan alkes di RSUD Arifin Achmad Tahun Anggaran 2012/2013 mencapai Rp5 miliar. Sementara yang diusut penyidik Polresta Pekanbaru adalah kerja sama yang dijalin pihak rumah sakit dengan rekanan CV PMR.

Ternyata pengadaan Alkes tersebut tidak sesuai prosedur. Pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar.

Malahan pihak dokter yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung, bukan kepada rekanan CV PMR.

Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan. Atas perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.205.222. Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau.

“Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkasnya.