Setelah Beras, Pemerintah Akan Impor Jagung 100.000 Ton Hingga Akhir Tahun


SURATKABAR.ID – Hingga akhir tahun ini, pemerintah dikabarkan akan mengimpor jagung untuk keperluan pakan ternak. Kebijakan impor ini dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat (02/11/2018). Jumlah jagung yang akan diimpor sekitar 50 ribu hingga 100 ribu ton. Menurut keterangan dari Kementerian Pertanian Ketut Diarmita selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), impor ini akan dilakukan secepatnya.

“50 ribu-100 ribu ton. (Tahun ini?) Sekarang ini, secepatnya, makin cepat makin baik,” ungkap Ketut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat (02/11/2018). Demikian sebagaimana dihimpun dari laporan FinanceDetik.com, Minggu (04/11/2018).

Untuk keperluan impor tersebut, Kementerian BUMN akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog. Menurut Ketut, Bulog menjadi pihak yang mengeksekusi impor tersebut.

“Artinya Bulog ditugaskan Menteri BUMN sudah seperti itu aturannya,” ucap Ketut, mengutip Liputan6.com.

Hasil impor jagung ini dilakukan untuk menjaga kebutuhan para peternak mandiri. Ketut melanjutkan, impor tersebut dilakukan lantaran harga jagung tinggi.

Baca juga: Sandiaga Uno: 2019 Kita Ganti Pemerintahan yang Fokus pada Ekonomi

“Jagung kan mahal nih, supaya biar terjangkau misalnya harganya sampai Rp 4.000 per kg kan sesuai HPP maka diintervensi,” sambungnya.

Enggan berkomentar banyak, beberapa pejabat lain yang ikut menghadiri rapat memiih bungkam soal hasil rapat. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno serta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso juga turut hadir dalam rapat tersebut. Selain itu hadir juga Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso, dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Budi Waseso yang juga ikut menghadiri rapat enggan memberikan penjelasan rinci. Pria yang akrab disapa Buwas itu hanya mengatakan rapat tersebut membahas soal kebutuhan jagung.

“Hanya bicara menyikapi kebutuhan jagung petani itu saja,” tukas Buwas.

Untuk Menstabilkan Harga Jagung

Lebih lanjut mengenai pertanyaan mengapa pemerintah memutuskan impor jagung, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro menjelaskan. Pemerintah memang harus melakukan impor jagung untuk menstabilkan harga jagung yang melewati harga pokok penjualan (HPP) Rp 4.000 per kg.

Mengacu kepada data Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) harga jagung sudah mencapai Rp 5.200 – Rp 5.300 per kg.

“Bahwa impor maksimum 100.000 ton untuk kebutuhan para petani ternak mandiri. Kenyataan jagung kita surplus sehingga untuk impor itu hanya bagi yang membutuhkan, saat ini para peternak mandiri,” jelas Syukur dalam konferensi pers di Gedung Kementan, Jakarta, Sabtu (03/11/2018).

Syukur Iwantoro menambahkan, masalah distribusi menjadi pemicu harga jagung meningkat. Hal ini disebabkan sebaran waktu dan lokasi produksi jagung yang bervariasi. Selain itu pabrikan pakan ternak tak berada di sentra produksi jagung, sehingga perlu dijembatani antara sentra produksi dengan pengguna. Dengan demikian, diharapkan logistiknya menjadi lebih murah.