Memanas! Tak Puas dengan Pengelolaan Partai, 4 Caleg PSI Memilih Mundur


SURATKABAR.ID – Usai aksi penyegelan kantor, kini calon legislatif (caleg) dari PSI NTB ramai-ramai menyatakan diri mundur dari partai. Polemik internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) kini makin memanas. Sedikitnya empat caleg dari PSI NTB menyatakan mundur. Mereka menyatakan sikap mundur lantaran merasa tak puas terhadap sistem pengelolaan partai.

Melansir reportase Viva.co.id, Minggu (23/09/2018), Wakil Ketua PSI Kota Mataram, Zulkarnain, menyebutkan aksi mundur tersebut dilandasi oleh rasa kecewa terhadap sistem yang terbangun dalam kepengurusan DPW PSI NTB.

“Latar belakang kami menyatakan sikap keluar dari PSI adalah karena pengelolaan PSI di NTB oleh DPW PSI NTB dilaksanakan secara tertutup. Dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis tidak pernah melibatkan DPD PSI yang ada,” ungkap Zulkarnain, Sabtu (22/09/2018).

Dia juga menuturkan, tak ada keterbukaan dalam pengelolaan anggaran terhadap kader yang lain.

“Di samping itu akses komunikasi dengan DPW sangat terbatas dan sulit,” sambungnya.

Baca juga: Geliat ‘Partai Wong Cilik’ PDIP Demi Memikat Suara Milenial

Menurut Bro Zul sapaan akrabnya, saat DPD mengajukan pertanyaan yang substansial sehubungan masalah pengelolaan anggaran, ketua DPW selalu menjawab dengan intimidasi pemecatan.

Dia juga menilai struktur partai kurang etis karena ketua dan bendahara DPW PSI NTB merupakan pasangan suami-istri.

“Hal ini terbukti dalam struktur organisasi DPW PSI yang terdiri dari Putrawangsa sebagai ketua, dan Afriana Jauhari sebagai bendahara, sementara mereka adalah suami dan istri, sehingga fungsi check and balance terhadap keuangan dan program organisasi tidak dapat berjalan dengan maksimal,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua DPW PSI NTB, Putrawan Tasal Sukma Prawira menyampaikan siap memberi sanksi pemecatan terhadap kader yang tidak sejalan dengan partai dan melakukan penyegelan kantor.

“Kita sudah ajak dan undang secara resmi mereka untuk duduk mencari solusi dengan musyawarah mencapai mufakat. Apa yang mereka pertanyakan agar kita jawab. Tapi, mereka tidak mengindahkan, sehingga partai siapkan sanksi terberat yakni diberhentikan,” imbuhnya.