Kronologi Lengkap Kasus Keluhan Suara Azan yang Berujung Penjara


    SURATKABAR.IDAmukan massa yang berteriak di kegelapan malam membuat suasana kian mencekam kala itu. “Bakar… bakar… bakar… bakar…” Serta merta, terjadilah kengerian itu: api disulut di bawah sebuah van putih. Tak lama setelahnya api juga berkobar di lantai satu vihara, kepulan asap tebal tampak membumbung ke udara.

    Saat kengerian itu terjadi, tak ada polisi yang berjaga. Salah satu saksi mata mengatakan, seperti yang dikutip dari reportase Majalah Tempo edisi 8 Agustus 2016, bahwa Satuan Brigade Mobil baru datang pagi keesokan harinya.

    Melansir laporan Tirto.ID, Kamis (23/08/2018), Tito Karnavian, Kapolri, kepada Komisaris Besar Jenderal Syafruddin mengatakan, “Pak, tolong kejadian di Tanjungbalai ditangani,”  ujarnya.

    Tapi sayang semua sudah terlambat. Seisi vihara sudah hancur. Dupa berserakan di mana-mana, pun dengan patung dewa yang bagian bawahnya sudah entah ke mana.

    Malam itu tercatat tiga vihara, delapan kelenteng dan satu balai pengobatan di Tanjungbalai, Sumatera Utara, dirusak dan dibakar. Tak hanya itu, tiga mobil, dua motor dan satu becak juga dibuat gosong.

    Berawal dari keluhan

    Baca juga: Meski Mengandung Babi, Fatwa MUI Bolehkan Penggunaan Vaksin MR

    Semua berawal dari keluhan Meiliana saat sedang belanja di warung Kasini, Jumat (22/07/2016) pukul tujuh pagi. Kepada pemilik warung, ka Uo, Meiliana mengeluh soal volume speaker masjid yang menurutnya terlalu keras. Meiliana sendiri merupakan seorang keturunan Tionghoa beragama Buddha.

    Masjid yang dimaksud adalah Al-Maksum, lokasinya persis ada di depan rumah yang disewa Meiliana di Jalan Karya Kelurahan Tanjungbalai Selatan I. Meiliana sudah delapan tahun tinggal di tempat itu.

    Ada dua versi keluhan Meiliana ini. Pertama menurut Meiliana sendiri, dan kedua berdasarkan keterangan ka Uo. Versi Meiliana, ia menuturkan kepada ka Uo: “ka Uo, dulu kan suara masjid kita tidak begitu besar, sekarang kok agak besar?” Kak Uo menjawab: “Iya, ya.” Sementara menurut Uo sendiri, Meiliana awalnya bilang: “Bilang sama uwak itu, tolong kecilkan suara masjid, bising kupingku ribut kali.”

    Mendengar keluhan itu ka Uo menjawab: “Ya, nanti aku sampaikan ke ayahku.” Ayah Uo adalah Kasidi, yang tak lain ialah pengurus masjid.

    Kak Uo tak menyampaikannya langsung ke ayahnya. Ia lebih memilih bicara ke Hermayanti, adiknya, pada 23 Juli 2016. Adiknya yang kemudian menyampaikan ke ayah. Kata ka Uo ke Hermayanti: “Her, orang Cina muka itu minta kecilkan volume masjid.” Embel-embel “orang Cina” turut disampaikan ke Kasidi.

    Kasidi mengkonfirmasi permintaan itu ke Uo. Uo membenarkannya. Sejak dari sini pernyataan Meiliana telah menyimpang dari apa yang benar-benar ia katakan.

    29 Juli 2016. Kasidi memberitahu apa yang ia dengar dari sang anak ke Haris Tua Marpaung (Lobe), Zul Sambas dan Dailami. Ketiganya merupakan pengurus masjid. Tak butuh waktu lama, bakda Magrib keempat orang ini dan seseorang bernama Rifai mendatangi rumah Meiliana meminta klarifikasi.

    Lagi-lagi ada dua versi dari pertemuan ini. Meiliana mengungkapkan dia tak pernah melarang azan. Sementara versi satunya lagi–dari Lobe–menyebut Meiliana memang keberatan dengan “suara azan di masjid”.

    Pukul 19.15, Fahrur Razman Sambas, Kepala Lingkungan I Tanjungbalai Kota I, melaporkan hal ini ke lurah. Lurah kemudian meminta Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk turut serta hadir ke kantornya. Di sana Meiliana mengaku dia memang keberatan, tapi bukan oleh azan itu sendiri melainkan karena suaranya yang dianggap terlampau bising.

    Di luar, sekitar pukul 21.15, ternyata sudah berkumpul massa. Satu orang tak dikenal tiba-tiba masuk mencoba memukul Meiliana.

    Kabar berkembang cepat. Muncul berita sumir di tengah-tengah warga kalau “seorang Cina mengamuk ke kelurahan,” “Cina larang-larang azan”, dan sejenisnya. Seorang warga bernama Rudi Bakti bahkan berorasi menggunakan pengeras suara di depan Polsek. Tingkahnya membuat informasi makin cepat tersebar. Dia juga menghidupkan sirene pengeras suara di Bundaran PLN.

    “Hari ini kita jangan diinjak kaum Cina, adanya pelarangan azan yang berkumandang di masjid,” sebutnya berulang-ulang. Setelah warga berkumpul, mereka dimobilisasi. Rumah Meiliana dirusak.

    Setelah itu Rudi dan massa bergerak ke vihara karena gagal menghancurkan rumah Meiliana yang dijaga warga setempat. Mereka melanjutkan aksi brutalnya.

    Seluruh kronologi itu disaripatikan dari laporan penelitian berjudul Rekayasa Kebencian dalam Konflik Agama: Kasus Tanjung Balai yang dibuat oleh Siswo Mulyartono, Irsyad Rafsadi dan Ali Nursahid dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina.

    Meiliana dipenjara

    Masih menurut laporan Siswo, Irsyad dan Ali, sebetulnya tak ada masyarakat yang mau melaporkan Meiliana ke polisi. Pun awalnya Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai enggan mengeluarkan fatwa penodaan agama kepadanya. Tapi lembaga lain seperti FUI, HTI, dan pesantren al-Wasliyah mendesak.

    Alhasil MUI kalah suara. Pada Januari 2017 mereka mengeluarkan fatwa yang isinya adalah apa yang dilakukan Meiliana masuk dalam kategori penistaan terhadap agama Islam.

    Kejadian-kejadian ini berlangsung bersamaan dengan aksi-aksi menentang Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, atas dugaan pasal yang sama.

    Polisi, dalam hal ini Polda Medan, akhirnya menetapkan status tersangka kepada Meiliana pada Maret 2017. Pasal yang dikenakan adalah pasal 156 subsider 156 a KUH Pidana tentang penistaan agama, sama seperti Ahok.

    Sidang-sidang pun berlanjut, tak jarang dengan kehadiran massa.

    Meiliana hanya bisa menangis saat hakim Wahyu Prasetyo Wibowo dari Pengadilan Negeri Medan akhirnya memutuskan bahwa ia bersalah, dan menghukumnya dengan kurungan 1,5 tahun penjara pada Selasa (21/08/2018) kemarin.

    Hendardi, ketua Setara Institute, menyebutkan sedari awal proses hukum atas Meiliana berjalan di luar koridor rule of law dan fair trail. “Proses hukum penodaan agama dalam perkara ini sejak awal dipicu oleh sentimen SARA atas dirinya,” ujar Hendardi kepada wartawan Tirto.

    Namun biar bagaimanapun, palu sudah diketok. Meiliana tetap harus menjalankan hukuman meski telah berkali-kali meminta maaf.

    Padahal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saja mengatakan kritik suara azan yang terlalu keras “bukan ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu”.

    Seharusnya, kata Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Robikin Emhas seperti dilansir dari Antara, kritik suara azan harus dilihat sebagai kritik yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang plural.