BPJS Kesehatan Defisit, Menkeu Sebut Akan Diambil dari APBN


SURATKABAR.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara menanggapi pilihan menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian akan ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski demikian, seperti yang dilansir dari laman Antara.com, pada Senin (6/8/2018), Sri Mulyani menyatakan pihaknya masih menanti hasil hitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sebagian akan kita tutup, tapi kita lihat hitungannya,” tutur Sri Mulyani usai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait defisit BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8) kemarin.

Tak hanya Menteri Keuangan, Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris terkait masalah keuangan BPJS Kesehatan.

Fahmi Idris sendiri mengatakan bahwa arahan yang diberikan Jokowi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tersebut akan diserahkan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Baca Juga: Gempar BPJS Tak Lagi Jamin Biaya Persalinan, Intip Trik Lengkapnya Agar Tetap Ditanggung!

“Kesimpulannya hari Kamis (9/8) besok (ada) rapat di Kemenko PMK untuk pendalaman,” jelas Fahmi Idris.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa, meski saat ini defisit BPJS Kesehatan masih terjadi, namun Jokowi tetap mengarahkan untuk tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak boleh terjadi pengurangan manfaat.

“Opsinya dari mana menutup pembiayaan itu? Untuk itu, arahan Presiden kalau masalah teknis diserahkan kepada Ibu Menko (PMK). Hari Kamis itu kita akan rapat,” tutur Fahmi Idris lebih lanjut.

Disebutkan, merujuk pada Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan pada tahun 2018, pendapatan ditargetkan mencapai nilai Rp 79,77 triliun, sementara pembiayaan sebesar Rp 87,80 triliun. Itu artinya besaran defisit mencapai Rp 8,03 triliun.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beserta aturan baru yang diterapkan terkait penjaminan katarak, rehabilitasi medik. dan persalinan dengan bayi sehat menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Pasalnya cukup banyak pasien yang mengaku sama sekali tidak tahu tentang pemberlakuan aturan baru tersebut. Hal itu berdampak pada, tak sedikit pasien yang terpaksa kembali ke rumah tanpa mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS.