Soal Janji PKS yang Ingin Hapus Pajak Motor, Fahri: Jangan dong, Justru Kalau…


SURATKABAR.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengeluarkan tanggapan pedas terkait janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya, janji yang dikeluarkan PKS sama sekali tak berdasarkan data, riset, maupun kajian. Fahri menilai jumlah penggunaan sepeda motor seharusnya dikurangi.

Hal tersebut sebagai respons terhadap niatan PKS yang menjanjikan rancangan undang-undang mengenai penghapusan pajak kendaraan sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika memenangkan Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

“Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekedar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu,” ujar Fahri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/11), seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Apalagi, imbuh Fahri, angka kecelakaan di jalan raya didominasi pengguna kendaraan bermotor roda dua. Menurutnya, tingginya angka kecelakaan tersebut dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang tak memiliki perlindungan untuk para penggunanya.

Ia lantas menyebut Singapura sebagai contoh, di mana diterapkan pajak tinggi untuk kendaraan bermotor. Pasalnya, baik mobil maupun sepeda motor adalah kendaraan pribadi yang menggunakan jalan raya sebagai ruang publik.

Baca Juga: Pedas! PSI Tolak Perda Syariah, PKS: Hanya PKI yang Menolak Agama

“Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah, limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik,” jelas politisi PKS yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut lebih lanjut.

Ia mengaku tak sependapat dengan PKS yang menilai bahwa pajak kendaraan sepeda motor tidak signifikan menjadi pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baginya, justru pajak kendaraan bermotor seharusnya dibuat signifikan.

Menurutnya, sepeda motor harus menjadi jenis kendaraan yang dikurangi. “Supaya orang beralih kepada kendaraan umum manakala kendaraan umumnya sudah ada. Sebab lama-lama ini jenis kendaraan yang harus dikurangi,” jelasnya.

Untuk itu, Fahri mengimbau PKS untuk memikirkan persoalan dari lingkup yang besar, seperti infrastruktur, bukannya dari yang kecil. Ia mengaku setuju dengan kebijakan transportasi publik, seperti LRT ataupun MRT yang sudah dimulai Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.

“Apa sih gunanya yang Pak Jokowi bilang infrastruktur Jakarta sekarang ada LRT, MRT, dan sebagainya dari Blok M sampai ke Kota. Itu supaya yang dari Blok M sampai Kota berhenti pakai motor, bahaya itu,” ujarnya. “Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Itu kan maksudnya. Loh kok dibalik sama PKS. Gimana sih,” tandas Fahri tegas.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf mengungkapkan bahwa penghapusan pajak sepeda motor tak akan mengganggu keuangan provinsi dalam APBD secara signifikan. Ia menilai, menurut data dari beberapa provinsi tercatat bahwa porsi pendapatan pajak sepeda motor hanya berkisar di angka 7 hingga 8 persen saja dari APBD.