Waduh! 1.300 Pilot Garuda Ancam Lakukan Ini Saat Puncak Arus Mudik

    SURATKABAR.IDAsosiasi Pilot Garuda (APG) memastikan 1.300 pilot dan 5.000 kru Garuda Indonesia akan melakukan aksi mogok kerja dalam waktu dekat.

    “Saat arus mudik Lebaran pun kami lakukan jika pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi masalah ini,” ujar Presiden APG Kapten Bintang Handono, dikutip dari Tempo, Kamis (31/5/2018).

    Bintang mengatakan semua kru dan karyawan Garuda yang tergabung dalam Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) akan melakukan mogok massal pada waktu yang telah ditentukan.

    “Kami pastikan seluruhnya mogok. Untuk waktunya, nanti kami beritahukan. Saat ini, kami masih menunggu niat baik pemerintah untuk menyelamatkan Garuda,” katanya.

    Menurut Bintang, semua kru dan karyawan Garuda sepakat melakukan aksi mogok. Ini adalah jalan satu-satunya untuk melakukan misi penyelamatan perusahaan yang kian hari makin terpuruk.

    Baca juga: Waduh! Garuda Kena Gugat Rp 11 Miliar karena Seorang Perempuan Tersiram Teh Panas

    “Kami tidak mau berakhir seperti Merpati (maskapai badan usaha milik negara/BUMN yang tutup karena bangkrut),” ucapnya.

    Bintang mengatakan APG dan Sekarga telah menyampaikan rencana mogok dan tuntutan mereka kepada pemerintah setahun lalu. Kemudian mereka melakukan hal yang sama pada 2 Mei 2018 lalu dengan memberikan waktu kepada pemerintah hingga 30 hari kerja.

    “Kalau dihitung, tenggat waktu sudah hampir habis dan waktu kami unjuk rasa semakin dekat,” tuturnya.

    Bintang juga mengatakan para karyawan hanya ingin pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka, salah satunya melakukan perombakan pada direksi BUMN tersebut.

    “Ini harus segera dilakukan. Karena, jika tidak, Garuda akan semakin terpuruk,” katanya.

    Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan Nasution menyebutkan salah satu alasan mogok kerja itu adalah mediasi antara karyawan dan direksi Garuda tak memenuhi titik temu.

    Padahal mediasi diperlukan untuk membahas kerugian perusahaan hingga US$ 213,4 juta atau sekitar Rp 2,88 triliun pada 2017, yang diduga karena kegagalan direksi dalam mengelola perusahaan.