Ribut-ribut BPN Kian Liar, Waketum Gerindra Suruh Demokrat Keluar


SURATKABAR.ID – Kegaduhan yang terjadi di dalam tubuh Koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kini jadi sorotan lantaran kian liar. Pasalnya, kini Partai Demokrat disuruh keluar dari koalisi. Alhasil, dinamika politik seusai pemungutan suara pada 17 April lalu pun jadi bertambah panas. Apalagi jika melihat bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono sendirilah yang meminta Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Sebagaimana diketahui, Koalisi Indonesia Adil Makmur merupakan sebutan untuk koalisi pendukung Prabowo Subianto. Adapun yang menjadi penyebab permintaan agar Demokrat keluar itu karena di mata Arief Poyuono, SBY tampak memperlihatkan sikap yang tidak jelas.

“Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pake mencla-mencle segala,” tandas Poyuono dalam keterangannya kepada rekan wartawan, Jumat (10/05/2019). Demikian seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu(11/05/2019).

Bahkan menurut Poyuono, kehadiran Demokrat di koalisi dianggap tidak memberikan kontribusi positif bagi pemenangan Prabowo-Sandiaga. Justru, bergabungnya partai politik usungan SBY itu malah membuat kalah pasangan calon nomor urut 02 di Pilpres 2019 tersebut.

“Monggo keluar aja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara lho,” tutur Poyuono.

Baca juga: Terungkap Otak di Balik Klaim Kemenangan 62 Persen Prabowo-Sandiaga, Inilah Sosoknya

Menurut analisa Waketum Gerindra ini, Demokrat belum mendapat jaminan keamanan bebas dari jeratan kasus korupsi jika membela mendukung petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jaminan tak bisa diperoleh lantaran Jokowi pro-pemberantasan korupsi.

Sedangkan dulu, Demokrat diterima di koalisi Prabowo karena faktor iba saja. Karena koalisi Prabowo menilai Demokrat tidak diterima di sana dan sini, seperti Aswatama dalam kisah pewayangan Perang Bharatayudha.

“Kita ajak koalisi cuma kita kasihan aja waktu itu. Sebab, nggak bisa ikut Pemilu 2024 kalau nggak ada yang mau koalisi,” beber Poyuono secara blak-blakan.

Demokrat Tanggapi Pedas

Mendengar pernyataan keras dari Poyuono, Demokrat lantas memberikan bantahan. Mereka menepis anggaan bahwa merekalah yang mengakibatkan perolehan suara Prabowo-Sandiaga jadi turun di Pilpres 2019. Justru, menurut Demokrat, perangai politik seperti yang diperagakan Poyuonolah yang mengurangi suara untuk Prabowo-Sandiaga.

Partai Demokrat lantas meminta agar Partai Gerindra memperingatkan Poyuono.

“Harusnya Mas Arief Poyuono ini berkaca diri ya. Yang menurunkan suara Prabowo itu ya malah orang-orang sejenis Arief Poyuono ini, kok malah menuduh kami,” tegas Ketua DPP PD Jansen Sitindaon kepada awak media.

Jansen juga memperhatikan Poyuono yang berasumsi bahwa SBY mencari jaminan keamanan dari jerat hukum ke Jokowi. Ini bukan tuduhan sembarangan lantaran menyangkut Presiden ke-6 dan ke-7 RI.

“Secara hukum ini tuduhan yang sangat serius dan Poyuono harus siap bertanggung jawab di depan hukum terhadap tuduhannya ini. Karena dia telah menuduh 2 presiden sekaligus di sini. Presiden Jokowi melakukan pembiaran hukum dan Presiden SBY korupsi,” tandas Jansen kemudian.

Sementara itu, PAN selaku rekan parpol di BPN tidak yakin bahwa pengusiran oleh Poyuono terhadap Partai Demokrat itu benar adanya. PAN akan duduk bersama Gerindra untuk mencari tahu perihal isu ini.

“Kalau memang ada isu seperti itu, saya kira isu itu perlu kita kaji kembali,” ujar Eddy di rumah dinas Zulkifli Hasan, kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, Jaksel.

Rencananya, ia akan menemui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk merembukkan isu tersebut.

“Jadi saya kira itu mungkin isu yang diembuskan itu mungkin perlu kita ini lagi… Perlu kita klarifikasi lagi,” tutur Eddy.