Diblokir Dispendukcapil, Ribuan Warga Solo Terancam Tak Bisa Ikut Pencoblosan


SURATKABAR.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo mengatakan, ada sekitar 1.206 warga atau 0,25 persen warga Solo yang hingga saat ini belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Dilansir dari laman Jawapos.com pada Jumat (18/1/2019), hal tersebut menyebabkan status kependudukan ribuan warga tersebut diblokir oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Akibat pemblokiran tersebut, warga yang bersangkutan tak dapat melakukan akses ke sejumlah pelayanan publik. Termasuk salah satunya adalah tak dapat ikut melakukan pencoblosan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada April mendatang.

Terkait hal tersebut, Kepala Dispendukcapil Solo Suwarta mengungkapkan salah satu persyaratan dalam pemilihan adalah kepemilikan kartu identitas. Lantaran belum melakukan perekaman e-KTP, warga otomatis tak memiliki identitas kependudukan.

“Kan syarat mencoblos harus punya identitas. Kalau belum melakukan perekaman kan otomatis masih diblokir dan belum memiliki KTP el,” tutur Suwarta ketika ditemui untuk dimintai konfirmasi pada Jumat (18/1) kemarin.

Baca Juga: Soal Hoax Surat Pemilu 2019 Sudah Dicoblos, Bareskrim Periksa Andi Arief

Oleh karena itu, Suwarta pun mengimbau kepada seluruh warga Kota Solo, khususnya yang belum melakukan perekaman untuk sesegera mungkin melakukan perekaman. Hal tersebut demi mendapatkan hak-hak mereka dalam akses pelayanan publik.

Bukan hanya imbauan, Dispendukcapil selama ini juga telah melakukan penyisiran. Salah satunya dengan mendatangi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Solo. Setelah itu dilanjutkan penyisiran ke pemukiman warga.

Ia mengungkapkan ingin membuat Solo menjadi contoh sukses yang telah menuntaskan perekaman e-KTP. “Kami juga melakukan upaya jemput bula agar warga bisa melakukan rekam KTP el. Diharapkan dengan upaya ini, Solo bisa menjadi contoh menuntaskan perekaman KTP el,” ujarnya.

Suwarta juga menuturkan, ada kemungkinan warga yang belum melakukan perekaman bukan warga yang berdomisili di Solo. Namun demikian, hal tersebut tetap tak menjadi masalah. Pasalnya, perekaman tetap dapat dilakukan di mana pun warga itu berada. Data-data yang masuk, nantinya bisa langsung masuk ke database. Dengan begitu, risiko dobel perekaman pun tak akan terjadi.