34 Kepala Daerah Diringkus Terkait Suap, KPK Bongkar Beragam Modus Pelaku


SURATKABAR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil meringkus sebanyak 34 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) sejak 2012 hingga Oktober 2018. Yang paling anyar adalah penangkapan Wali Kota Pasuruan Setiyono pada Kamis (4/10) lalu.

Dilansir dari Viva.co.id, Senin (8/10/2018), para kepala daerah tersebut ditangkap atas tuduhan dugaan penyuapan dengan berbagai modus. KPK meyakini, masalah inti korupsi di daerah akan semakin sulit diselesaikan jika pengawasan serta biaya politik tinggi tidak diselesaikan segera.

“KPK telah melakukan OTT terhadap 34 kepala daerah dengan beragam modus. Tapi semua kepala daerah ini ditangkap dalam kasus suap,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi pada Senin (8/10).

Lebih lanjut, Febri menjelaskan, sebagian besar kepala daerah yang ditangkap tangan tersebut mengantongi suap terkait fee proyek. Sementara yang lain menerima uang suap terkait perizinan, pengisian jabatan di daerah hingga pengurusan anggaran.

“Praktik buruk korupsi dalam bentuk suap ini merusak tujuan proses demokrasi lokal. Termasuk pilkada serentak yang diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik,” ungkapnya.

Baca Juga: Nama Romy PPP Disebut dalam Dakwaan Kasus Suap DAK

Febri menegaskan, akibat praktik korupsi yang masih merajalela, negara-lah yang akhirnya menjadi korban. Tak hanya sekali negara dirugikan atas praktik rasuah pemimpin-pemimpin di daerah. Para pelaku korupsi dihasilkan oleh proses kontestasi politik, di mana membutuhkan biaya penyelenggaraan yang cukup tinggi.

Praktik suap menumbuhkan persaingan tak sehat antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya. Sebuah perusahaan berhasil mendapatkan proyek besar lantaran kesanggupannya menyuap pejabat daerah dan bukannya dengan cara kompetensi dalam mengerjakan proyek tersebut.

“Akibat lain, suap akan dihitung sebagai ‘biaya’ sehingga berisiko mengurangi kualitas bangunan, jembatan, sekolah, peralatan kantor, rumah sakit, dan lain-lain yang dibeli. Pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat,” tutur Febri.

Mahar Politik

Faktor maraknya praktik korupsi di daerah, disebutkan Febri, disebabkan karena pengawasan yang sangat lemah. Untuk mengatasinya, ia menilai, penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) secara struktural semakin mendesak.

Hal tersebut dimaksudkan agar aparatur pengawas memahami celah serta bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Langkah tersebut sangat dibutuhkan, mengingat revitalisasi posisi APIP selama ini nyaris terinjak.

“Sulit membayangkan inspektorat yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah kemudian bisa melakukan pengawasan terhadap atasannya itu hingga penjatuhan sanksi,” jelas Febri.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk mencegah terus terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah, sangat dibutuhkan perbaikan regulasi. Seperti misalnya Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Febri menilai, dengan lebih independennya APIP maka lembaga tersebut dapat memetakan pihak-pihak pemegang proyek yang telah berulang kali memenangi tender di daerah. APIP juga bisa melakukan pemeriksaan sejak awal proses penganggaran, pengadaan hingga memberikan fasilitas beragam keluhan masyarakat terkait adanya penyimpangan di satu sektor tertentu.

“Untuk itu butuh perhatian lebih dari presiden dan DPR untuk menyusun aturan setingkat UU ini,” tandasnya tegas.

Selain lemahnya pengawasan, Febri mengungkapkan, ramainya praktik korupsi dikarenakan begitu besarnya biaya politik. Dari 34 kepala daerah yang berhasil ditangkap tangan tim KPK, sebagian dari mereka terbukti menerima atau mengumpulkan uang dengan tujuan pencalonan kembali. Selain itu, mereka juga mengumpulkan bekas anggota tim sukses untuk membantu mengelola proyek di suatu daerah.

“Karena hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan picu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat. Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah,” pungkas Febri.