Dahnil Anzar Mundur dari PNS Demi Jadi Timses Prabowo, Komentar Mahfud MD Menohok


SURATKABAR.ID – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan tersebut diambil setelah dirinya masuk ke dalam tim sukses (timses) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dahnil menjabat sebagai Koordinator Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Diketahui, sebelumnya ia tercatat sebagai dosen tetap Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten.

“Terkait dengan Ijtihad pribadi saya tersebut, tentu berdampak pada status saya sebagai Dosen Tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang mensyaratkan ASN harus netral, maka saya akan mengundurkan diri sebagai ASN di Untirta,” tegasnya, Kamis (20/9/2018), dilansir tribunnews.com.

Baca juga: Petinggi Gerindra Tuding Politikus PDIP Bodoh dan Hina, Ternyata Ucapan Ini Penyebabnya

Keputusan Dahnil yang mundur sebagai PNS setelah menerima tawaran kubu Prabowo-Sandiaga untuk menjadi Koordinator Juru Bicara tersebut langsung ditanggapi oleh Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku salut dengan langkah ‘berani’ yang diambil Dahnil. Menurut Mahfud, mundur sebagai PNS saat memasuki dunia politik adalah langkah yang tepat.

Sy pendukung #2019PilpresCeria : silahkan pilih siapapun. Tp sy salut kpd Dahnil yg mundur dari ASN krn jd jubir 1 paslon,” tulis Mahfud di Twitter menyatakan kekagumannya.

Namun, bukan hanya mengapresiasi langkah Dahnil, Mahfud juga menyindir anggota DPR RI. Mahfud menuturkan, ada beberapa oknum pengurus partai politik yang tetap ‘ngeyel’ menjadi PNS, begitu pula dengan anggota DPR. Mahfud menegaskan, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang.

Bnyk loh org yg jd pengurus parpol tp tetap bertahan sbg PNS. Bahkan ada yg saat jd anggota DPR msh PNS shg stlh dari DPR jd PNS lg pd-hal dilarang oleh UU,” lanjut Mahfud.

Undang-Undang yang disinggung Mahfud ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret 2017.

Pada Pasal 255 ayat 1 tertulis bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Kemudian, pada ayat 2 tertulis, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.