Tak Disangka! Ternyata Ini Asal Mula Kasus Suap yang Jerat 40 Anggota DPRD Kota Malang


SURATKABAR.ID – Kasus penyelewengan uang negara yang baru-baru ini menggemparkan publik adalah ‘korupsi berjamaah’ yang terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Betapa tidak, dari 45 anggota DPRD Kota Malang, 40 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir dari Tirto.id pada Rabu (4/9/2018), sebanyak 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Maret lalu. Mereka sudah menjalani proses sidang pembacaan surat dakwaan pada Rabu (15/8). Sementara sisanya dirilis pada Senin (3/9) kemarin.

Lantaran kasus besar tersebut, DPRD Kota Malang hanya menyisakan lima orang saja. Jumlah yang tak memenuhi kuorum ini membuat Ketua DPRD Kota Malang Abdulrachman terpaksa membatalkan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LPKJ) Wali Kota Malang.

Awal Mula dari APBD-P 2015

Semua kasus menggemparkan ini berawal mula dari pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015. KPK yang menyelidiki kasus ini sejak Agustus 2017 menemukan bukti-bukti awal korupsi. Status kasus pun naik ke tingkat penyidikan.

KPK langsung melakukan penggeledahan sejumlah tempat guna menemukan bukti tambahan. Salah satu tempat yang digeledah adalah kediaman Wali Kota Malang periode 2013-2018, Mochamad Anton pada 20 Maret 2018 lalu. Hanya berselang sehari, KPK menaikkan status Anton sebagai tersangka.

Baca Juga: KPK Kembali Penjarakan Lima Anggota DPRD Kota Malang

Kongkalikong pejabat Malang terendus pada 6 Juli 2015, sebelum rapat paripurna. Saat itu, Wali Kota Malang Mochamad Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Kepala Dinas PUPPB Kota Malang Jarot Edy Sulistyono, dan Ketua DPRD Kota Malang Mochamad Arief Wicaksono menggelar pertemuan di ruang kerja Arief.

Di tempat tersebut, Arief meminta uang yang disebut dengan istilah pokok-pokok pikiran (pokir). Kesepakatan busuk pun terjadi, di mana eksekutif berjanji memberi persekot. Dan untuk imbalan, legislatif harus meloloskan sejumlah anggaran yang diajukan.

Menurut KPK, eksekutif Pemkot Malang menyerahkan ‘pelumas’ agar DPRD menandatangani anggaran sejumlah proyek multilayers (tahun jamak), seperti di antaranya adalah proyek drainase dan Islamic Center yang sudah dalam tahap pembangunan.

Tanggal 13 Juli 2015, Arief mengantongi uang yang sebelumnya dijanjikan sejumlah Rp 700 juta. Uang tersebut diantarkan oleh orang suruhan Jarot Edy Sulistyono yang juga merupakan Kepala Bidang PUPPB Kota Malang, Teddy Sujadi Soeparna.

KPK menyebut uang ‘pelicin’ tersebut berasal dari Anton. Namun pada surat dakwaan barulah terungkap asal uang tersebut, yakni dari kontraktor di Dinas PUPPB. Fakta lain, uang tersebut tak diserahkan oleh Jarot dan Cipto, melainkan melalui perantara Kepala Bidang PUPPB Kota Malang, Teddy Sujadi Soeparna.

Begitu uang diterima, Arief menunda rapat DPRD untuk membahas APBD-P yang menurut agenda akan digelar pada 14 Juli 2015 menjadi 22 Juli 2015.

Dari total Rp 700 juta, Rp 100 juta dikantongi Arief, sementara sisanya dimasukkan dalam kardus untuk kemudian dibagi-bagikan kepada anggota DPRD. Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi sendiri menerima jatah sebesar Rp 15 juta. Sedangkan anggota biasa hanya Rp 12,5 juta.

Hingga akhirnya pada 22 Juli 2015, sesuai janji DPRD Kota Malang menyetujui APBD-P yang sudah diatur sedemikian rupa lalu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188/4/48/35.73.201/2015. Adapun keputusan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2015.

Rencana berjalan mulus. Setidaknya sampai KPK melancarkan pemeriksaan dan peran masing-masing dalam menyelewengkan uang negara pun mulai terbukti.

Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, Moch Anton yang diusung koalisi PKB, PKS, dan Gerindra, masih berstatus sebagai calon Wali Kota Malang. Akhirnya Pemilihan Wali Kota Malang dimenangkan pasangan Sutiaji dan Sufyan Edi Jarwoko.

Atas perannya sebagai pemberi suap, Mochamad Anton didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 18 eksekutif dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, sebagai tersangka penerima uang suap, didakwa dengan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Selasa, (3/4) lalu, Jarot Edy Sulistyono dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan, ditambah denda sebesar Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan.

Lalu Mochamad Anton dihukum dua tahun kurungan penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan pada 10 Agustus 2018. Selain itu, hak politik Anton juga dicabut selama dua tahun terhitung setelah menuntaskan masa hukumannya.

Sedangkan Mochamad Arief Wicaksono mendapat hukuman paling berat. Ia dijatuhi hukuman lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan, ditambah pencabutan hak politik selama dua tahun usai penahanan.