Komentar Nyelekit Fahri Hamzah Soal Wacara Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo


SURATKABAR.ID Wakil Ketua DPR Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menduga bahwa tarawan jabatan Menteri yang diberikan oleh kubu Joko Widodo (Jokowi) melalui rancana rekonsiliasi adalah upaya membungkan DPR.

“Saya khawatir, masih bingung gitu, sebab enggak ada pentingnya partai hanya dapat satu menteri terus menjadi partai pemerintah apa gunanya. Ya saya mohon maaf ya misalnya kayak waktu itu ada partai misalnya satu menteri akhirnya jadi mingkem semua di DPR enggak boleh ngomong. Apa gunanya? Emang bisa dapat apa? Katakan lah kayak Gerindra sekarang mau dapat menteri apa sih terus itu kemudian menjadi hebat apa enggak ada,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019), dikutip dari sindonews.com.

Fahri menganggap koalisi pendukung Jokowi saat ini sudah mantap. Oleh sebab itu, konstalasi politik yang ada saat ini dianggap sudah final saja. Pemerintah tidak perlu lagi mencari cara untuk membungkan peran DPR. Tugas DPR adalah untuk kontrol jalannya pemerintahan.

“Enggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diem gitu dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri, enggak usah, itu salah konsepsi,” tegas Fahri.

Politisi kelahiran Sumbawa tersebut menyarankan Jokowi berkoalisi dengan rakyat sehingga tidak bisa digulingkan oleh proses politik, kecuali jika melanggar hukum.

Fahri menjelaskan bahwa proses penggulingan kekuasaan itu tidak mudah, karena harus memenuhi 12 item untuk impeachment, lalu membentuk hak angket dan ditemukan kesalahan, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat dan disetujui oleh mayoritas di DPR, baru kemudian bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Misalnya MK memutuskan, putusannya diserahkan ke MPR dan putusannya diserahkan ke MPR.

“Karena itu Presiden jangan merasa lemah saya kalau tidak mengambil partai-partai untuk jadi (teman), enggak begitu,” tandasnya

Fahri menyesalkan tentang upaya rekonsiliasi yang dimaknai dengan menarik parpol-parpol yang ada di luar pemerintah. Sehingga muncul penilaian jika sudah rekonsiliasi maka tidak akan ada kritik.

“Jadi oposisi enggak paham, koalisi enggak paham, rekonsiliasi juga enggak paham, bagaimana orang-orang ini bernegara konsepsi dasar ini mereka enggak mengerti,” tutupnya.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaRekonsiliasi Jokowi-Prabowo Diusulkan Bahas Kepulangan Habib Rizieq, FPI Beri Repon Mengejutkan
Berita berikutnyaKarding Minta Jatah Menteri PKB Dibedakan dengan NU