Divonis 7 Tahun Penjara, Fredrich Mendongkol Kuak Borok Setya Novanto


    SURATKABAR.ID – Eks pengacara mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Fredrich Yunadi blak-blakan mengungkap kebusukan terpidana kasus mega korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut.

    Fredrich, seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Kamis (28/6/2018), terang-terangan mengaku bahwa dirinya sama sekali belum mendapatkan bayaran dari Setnov. Hal itu nekat diungkapkannya lantaran mendongkol usai dirinya dijatuhi vonis 7 tahun penjara dari hakim.

    “Seperti Pak Setya Novanto, emangnya saya dibayar? Belum. Dibayarnya angin, janji. Janji surga,” ungkap Fredrich penuh kekecewaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Kamis (28/6), seperti yang dikutip dari laman CNNIndonesia.com.

    Ia menganggap kasus yang menjeratnya hanya karena telah melakukan pembelaan besar-besaran terhadap klien yang merupakan tersangka kasus mega korupsi. Ia menilai bahwa sebagai advokat, dirinya mendapatkan kebebasan melakukan segala hal demi membela sang klien.

    “Dengan cara ini, siapa pun nanti yang memperjuangkan kliennya akan dijerat dengan Pasal 21. Apalagi hakim menggunakan pertimbangan jaksa yang mengatakan tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Apakah koruptor tak boleh didampingi advokat?” tandas Fredrich.

    Baca Juga: Fredrich Yunadi Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 600 Juta

    Lebih lanjut, Fredrich menganggap putusan hakim sebagai upaya untuk mematikan hak para advokat dalam memberikan pembelaan kepada klien mereka. Rencananya, ia akan mengumpulkan advokat-advokat dan mengimbau mereka untuk tak pernah lagi membela para koruptor.

    “Peran advokat sudah hancur, sudah betul-betul diinjak habis daripada penegak hukum lainnya. Istilah lainnya seperti G30S, ini 28 Juni ini adalah hari kematian advokat,” seru Fredrich.

    Oleh sebab itu, ia juga akan menyarankan pemerintah untuk meminta bantuan advokat dari luar negeri jika ada kasus yang melibatkan koruptor-koruptor di Indonesia. Ia mengklaim, organisasi advokat seperti Peradi dan KAI sudah ogah menerima kasus koruptor.

    “Advokat akan memberikan sikap, tidak membela korupsi, perkara korupsi kita akan deklarasi kita tidak akan membela,” ujarnya tegas.

    Hakim Syaifudin menjatuhi vonis 7 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 500 juta kepada Fredrich dalam sidang yang digelar pada hari ini, Kamis (28/6). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka Fredrich wajib mengganti dengan hukuman kurungan selama lima bulan.

    Menurut majelis hakim, Fredrich Yunadi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar dakwaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.