Ngeluh Soal Netralitas Aparat, Pengamat Politik Tuding SBY Hanya Cari Panggung


SURATKABAR.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lagi-lagi melemparkan keluhan terkait aparat negara yang dinilai tidak netral dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Bukan kali pertama, hal tersebut, seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Senin (25/6/2018), disampaikan SBY dalam jumpa pers yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6). Sebelumnya, ia juga pernah menyampaikan hal serupa ketika mengunjungi Maduin pada 18 Juni lalu.

Dalam lawatannya ke Madiun, menantu tokoh militer Sarwo Edhi Wibowo juga meminta agar aparat pemerintah, BIN, Polri, dan TNI untuk bisa bersikap netral dan tidak memihak salah satu kubu. Komentar tersebut, diungkapkan SBY, sebagai bentuk kepeduliannya kepada lembaga negara.

“Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itulah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan lepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” ujarnya, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Baca Juga: Terang-Terangan! SBY Beberkan Bukti BIN-TNI-Polri Tidak Netral dalam Pilkada

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun buka suara. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan SBY terkait netralitas aparat hanya merupakan bentuk upaya elit politik dalam ‘mencari panggung’ dan mengantongi simpatisan publik pada Pilkada 2018.

“Dalam politik itu era sekarang menjelang Pilkada, panggung politik banyak sandiwara. Dia (SBY) katakan begitu ya, itu panggung politiknya. Untuk apa? Untuk meraih simpati publik di Pilkada,” tutur Ubedilah melalui sambungan telepon pada Minggu (24/6).

Lebih lanjut, Ubedilah menyampaikan bahwa, SBY sengaja membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari siasat politik, yakni dengan memposisikan dirinya sebagai korban yang perlu dukungan. Dan tujuannya adalah, masyarakat akan menaruh simpati terhadap pasangan calon yang diusung partainya.

Seperti yang diketahui, saat ini Partai Demokrat mengusung pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Listyanto Dardak pada Pilgub Jawa Timur.

“Jadi SBY memberikan pandangan untuk mempengaruhi publik bahwa kandidatnya dihadirkan sebagai objek dari korban permainan politik,” tambah Ubedilah yang tetap meyakini pernyataan SBY bukan pernyataan asal tanpa data dan bukti yang mendukung.

Pasalnya, menurut Ubedilah, SBY dengan pengalaman sebagai Presiden Indonesia selama 10 tahun, dinilai memiliki kejelian dalam mengamati persoalan tersebut. Dan dengan melontarkan pernyataan tersebut, SBY tengah mengirim sinyal bahaya ke Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau misalnya terjadi di aparat lokal, ini mengirim sinyal ada bencana demokrasi juga. Bahwa pada akhirnya menjadikan demokrasi tak berlangsung umum, langsung, bebas, saya kira,” tutur pengamat politik yang kemudian menyayangkan sikap SBY yang tak segera melaporkan pelanggaran ke pihak berwenang.