SBY Bocorkan BIN, TNI, dan Polri Tidak Netral di Pilkada. Ini Buktinya


SURATKABAR.IDPresiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI, dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi.

Penyataannya tersebut diungkapkan kepada awak media saat melakukan konferensi pers terkait kunjungannya dalam acara kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sabtu (23/6/2018).

“Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, bukan lembaganya,” kata SBY di Bogor, dikutip Tempo, Sabtu (23/6/2018).

SBY mengaku, sebelumnya ia juga sempat mengungkapkan ketidaknetralan beberapa oknum aparatur negara tersebut dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur pada 18 Juni 2018 lalu.

“Ada kejadiannya. Ini nyata, tidak hoax,” lanjut SBY.

Baca juga: SBY Tuding Jokowi Menyalahgunakan Kekuasaan. PDIP Berikan Sindiran Menohok soal Pemilu 2009

SBY menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya pemilihan daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Ia mengatakan, proses pemanggilan calon wakil gubernur (wagub) usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana terdapat kejanggalan.

“Selama masa kampanye, calon wakil gubernur (cawagub) ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata SBY.

Tidak hanya itu, saat hendak dilakukan penghitungan suara Pilkada DKI pun, lanjut SBY, namanya sempat disebut oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat Antasari mendekam di bui.

“Kredibilitas saya dirusak, sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” kata SBY.

Lebih jauh SBY mengatakan, saat pemilihan gubernur (Pilgub) Papua juga terdapat kejanggalan, yakni Lucas Enembe, calon gubernur yang diusung Partai Demokrat, diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya oleh petinggi BIN dan Polri.

“Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub. Dan memenangkan partai tertentu, dan bukan partai demokrat. Saya kira keterlaluan,” beber SBY.

Di Kalimantan Timur, calonnya hampir tidak bisa maju dalam Pilkada karena diperkarakan oleh pihak kepolisian lantaran tidak mau menerima cawagub dari Polri.

“Di Jawa Timur, ada serikat pekerja yang hendak menyampaikan dukungan ke Khofifah Indah Parwansa-Emil Dardak beberapa saat kemudian dipanggil oleh kepolisian setempat,” lanjutnya.

SBY juga mendapatkan laporan, dalam Pilkada Riau seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu.

“Di Maluku kejadian, di Aru, semua sudah dengar. Di Jabar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah oleh pejabat gubernur,” seru SBY.