Hati-Hati! Terima Rupiah Berstempel #2019GantiPresiden Bisa Kena Denda 1 M, Kok Bisa?


SURATKABAR.ID – Foto-foto uang pecahan Rp 50.000 lengkap dengan stempel berisi tulisan “Prabowo: Satria Piningit Heru Cakra Ratu Adil” tengah meramaikan dunia maya. Selain tulisan yang menyinggung Ketua Umum Partai Gerindra, uang kertas tersebut juga terdapat cap stempel #2019GantiPresiden.

Foto-foto uang kertas pecahan Rp 50.000 berstempel tersebut, seperti yang dilansir dari laman Kompas.com, Minggu (23/6/2018), diunggah oleh pemilik akun Twitter BurSubur, @SuburBur pada Jumat (22/6) lalu.

Sang pengunggah menambahkan keterangan yang menyatakan bahwa pihak Bank Indonesia (BI) akan melakukan tindakan tegas terkait beredarnya uang pecahan Rp 50.000 berstempel Prabowo. Pasalnya uang kertas tersebut dinilai tidak layar edar.

BI menyatakan uang yang ada stempel PRABOWO akan dimusnahkan dan TIDAK LAYAK EDAR. Pedagang bisa menolak jika ada yang gunakan uang tersebut sbg alat pembayaran. Konsumen juga bisa menolak jika menerima uang tersebut sbg alat kembalian. #TolakUangBerstempel,” tulis BurSubur, dikutip dari Kompas.com.

Terlepas dari tujuan disebarkannya uang tersebut, dilansir dari Grid.ID pada Sabtu (23/6/2018), tindakan mengubah bentuk atau menambahkan tulisan pada uang rupiah dapat dikenakan hukuman berat. Hal tersebut seperti tercantum dapam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat (1).

Baca Juga: Uang Pecahan Rp 1.000 Bergambar Cut Meutia Tahun 2016 Langka, Begini Penjelasan Pihak Bank

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 Ayat (1) bahwa, “Setiap orang dilarang merusak, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara.”

Sementara hukuman yang menanti para pelaku perusak maupun penghancuran uang Rupiah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 35 Ayat 1 yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan Undang-Undang Tahun 2011 Pasal 35 Ayat (2) yang berbunyi;

“Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tanggapan Partai Gerindra

Menanggapi foto-foto uang berstempel #2019GantiPresiden, akhirnya Partai Gerindra melalui Ketua DPP Habiburokhman buka suara. Pihaknya menegaskan tidak pernah sekalipun membagi-bagikan uang dengan stempel yang dimaksud kepada masyarakat.

Habiburokhman menilai, uang berstempel tersebut merupakan isu dari pihak lawan politik yang sengaja dilakukan untuk melawan Partai besutan Prabowo Subianto. Pasalnya hal serupa juga pernah terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam ketika Ketua Umum Gerindra mencalonkan diri.

“Itu kan, isu daur ulang, sudah pernah muncul 2014 dan waktu itu sudah clear enggak ada hubungan dengan kami,” jelas Habiburokhman ketika ditemui untuk dimintai konfirmasi pada Sabtu (23/6), seperti dikutip dari Kompas.com.

Isu Serupa pada 2014

Sebelumnya, isu yang sama juga sempat menggegerkan publik pada saat digelarnya Pemilu Presiden 2014 lalu. Pada waktu itu, Prabowo Subianto dengan tegas membantah tuduhan yang menyatakan uang tersebut disebarkan oleh pihaknya.

Melalui akun Twitter miliknya, seperti yang pernah diberitakan Kompas.com pada 28 Januari 2014, Prabowo menduga hal tersebut adalah bentuk upaya kampanye hitam. “Kita juga akan menghadapi berbagai kampanye hitam. Menyebarkan uang dengan berbagai nominal, dengan nama ‘Prabowo’ contohnya,” cuit Prabowo pada Senin (27/2/2014) malam.