Menyoal Biaya Tinggi Masuk SMA Negeri, Begini Kritikan Pedas Risma untuk Pemerintah


SURATKABAR.ID – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini blak-blakan menyatakan keberatan dengan peraturan pemerintah terkait biaya tinggi yang dibebankan kepada para siswa untuk masuk SMA dan SMK Negeri.

Risma, seperti yang dilansir dari laman JawaPos.com pada Kamis (21/6/2018), menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut. Seperti dengan meminta sumbangan dari masjid hingga usaha iuran.

Selain menganggap upaya tersebut bukan solusi yang tepat, Risma menegaskan bahwa dana yang dikumpulkan dari hasil sumbangan tidak selalu sanggup menutupi biaya SPP. Karena itu ia mengaku sangat keberatan jika biaya sekolah negeri naik.

“Tapi kalau (uang SPP dan gedung) naik lagi, kami keberatan,” tutur Risma ketika ditemui di rumah dinasnya pada Rabu (20/6), untuk dimintai konfirmasi terkait meningkatnya biaya masuk sekolah SMA dan SMK Negeri, dikutip dari JawaPos.com.

Lebih lanjut, Risma menambahkan bahwa dirinya juga telah melakukan upaya lain, yakni melalui surat rekomendasi yang dikeluarkannya. Berbekal surat tersebut, diharapkan siswa dari keluarga miskin dapat masuk di sekolah negeri.

Baca Juga: Usul DKI Jakarta Pakai Tong Sampah Buatan Jerman, Risma: Dump Truk Tidak Efisien

Namun sayangnya langkah tersebut hanya efektif bagi siswa yang mencari ilmu di SMA ataupun SMK swasta dan tidak bagi siswa di sekolah negeri. Ketika diminta menyebutkan sekolah yang dimaksud, Risma lebih memilih bungkam.

Ia hanya mengungkapkan bahwa dari fakta-fakta yang berhasil dikumpulkannya, ada SMA Negeri yang mewajibkan para calon pelajarnya untuk menyetorkan uang gedung sebesar Rp 15 juta jika ingin masuk di sekolah mereka.

Mendapati fakta tersebut, pihaknya mengaku sudah melakukan upaya terakhir. Namun tetap saja tidak membuahkan hasil yang diinginkan. “Kami mencoba ‘menawar’ (biaya sekolah negeri), tapi enggak bisa. Terus, pemerintah ini berpihaknya kepada siapa?” tandas Risma kesal.

Hingga kini, Risma mengaku tak memiliki ide maupun cara lain untuk mengatasi permasalahan tingginya biaya sekolah negeri. Ia hanya menggantungkan harapan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa mempraktekkan amanat undang-undang dengan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siapa pun.