Presiden Jokowi Ungkap Alasannya Memilih Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar


SURATKABAR.ID – Menanggapi soal keputusannya menunjuk Komjen M Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat yang kini jadi polemik, Presiden Joko Widodo lantas angkat bicara. Presiden Jokowi memastikan bahwa keputusannya menunjuk Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar sudah sesuai aturan perundang-undangan.

Menurut Jokowi, nama Iriawan masuk dalam usulan calon Pj gubernur Jabar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), demikian seperti dikutip dari laporan JPNN.com, Kamis (21/06/2018). Sebelumnya, Iriawan sudah tak aktif di Polri, namun menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

“Mendagri sudah melalui tahapan pengkajian dan pertimbangan semua dalam pengusulan Pj gubernur Jabar. Lebih detail ke Kemendagri,” kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/06/2018).

Saat ditanya apakah masuknya nama Iriawan memang dari Kemendagri atau justru keinginan Jokowi, mantan gubernur DKI itu memberikan jawaban tegas.

“Dari bawah, Kemendagri,” pungkasnya.

Baca juga: Kata Tjahjo Kumolo Soal Pengangkatan Iriawan Jadi Pejabat Gubernur Jawa Barat

Sebelumnya, penunjukan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar memicu polemik. Bahkan, sejumlah fraksi di DPR menggulirkan usul penggunaan hak angket untuk menyelidiki keputusan Jokowi memilih mantan Kapolda Metro Jaya yang beken disapa dengan panggilan Iwan Bule itu menjadi Pj Gubernur Jabar.

Alasan Jokowi Pilih M. Iriawan

Sementara itu, mengutip laporan Tempo.co, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati menyebutkan apa sebab Presiden Joko Widodo menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polri M. Iriawan atau Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

“Secara administrasi, penunjukan Komjen Iriawan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan terkait,” demikian Adita mengungkapkan kepada pers, Selasa (19/06/2018).

Menurut penjelasan Adita, pengangkatan Penjabat Gubernur dari kalangan TNI dan Polri diatur dalam Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Guernur, Bupati, dan Walikota. Aturan itu berbunyi:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut, kata Adita, Iwan Bule telah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional sejak Maret 2018. Jabatan tersebut merupakan jabatan pimpinan madya utama. Sehingga, penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya itu dinilai tidak melanggar aturan undang-undang secara administrasi.

Namun berbagai kalangan menilai pelantikan Iwan Bule sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat melanggar Undang-Undang. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebutkan pelantikan Iwan Bule melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Partai Demokrat mencurigai ada muatan kepentingan subjektif pemerintah atau Presiden dalam pelantikan M. Iriawan.

“Terlebih pengakuan Tjahjo bahwa dia mengusulkan Sekjen Mendagri untuk Pj Gubernur, tapi Pak Jokowi tetap memilih Iwan Bule. Maka itu kita ingin mengetahui kebenaran yang ada,” kata Ferdinand.

Di tengah kontroversi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Jokowi pada Senin (18/06/2018) kemarin, melantik Iwan Bule selaku Penjabat Gubernur Jawa Barat. Iwan Bule akan bertugas hingga pelantikan Gubernur Jawa Barat baru usai Pilkada.

Pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani Presiden Jokowi, pada 8 Juni 2018.

Sejak Januari 2018, nama Iwan Bule sudah santer terdengar akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Saat itu dia masih berpangkat Inspektur Jenderal dan menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi. Isu pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya itu menjadi polemik lantaran Iriawan masih menjabat aktif sebagai Mabes Polri.