Kata Tjahjo Kumolo Soal Pengangkatan Iriawan Jadi Pejabat Gubernur Jawa Barat


 SURATKABAR.ID – Tjahjo Kumolo yang merupakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menepis anggapan bahwa pengangkatan Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat adalah untuk mengamankan kepentingan politik di Pilkada serentak 2018. Menurut Tjahjo, tidak ada kepentingan politik di dalam pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Apalagi tahapan Pilkada menuju pemungutan suara tinggal seminggu lagi.

“Pilkada tinggal seminggu, orang curiga ada apa, enggak ada. Besok saya tanggal 22 melantik penjabat gubernur Sumut. Pencoblosan 27. Mau bisa apa. Yang penting melayani masyarakat, tata kelola pemerintah berjalan dengan baik,” ujar Tjahjo, ditemui di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/06/2018). Demikian mengutip laporan TribunNews.com, Selasa (19/06/2018).

Proses Tahapan Pengambilan Keputusan

Tjahjo yang juga merupakan Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, di setiap pengambilan keputusan, aturan perundang-undangan menjadi pedoman. Dan ini termasuk pengangkatan penjabat gubernur. Sehngga tak mungkin mengusulkan nama penjabat jika itu melanggar aturan.

Sebelum menangkat pejabat gubernur Jabar, Tjahjo bersama tim Kemendagri telah mengkaji dulu sejumlah UU, mulai dari UU ASN, UU Pilkada, hingga UU tentang Kepolisian dan juga Permendagri tentang aturan cuti kepala daerah. Lalu diajukanlah nama ke Sekretariat Negara untuk dimintakan Keputusan Presiden (Keppres). Sesampainya usulan nama tersebut di Setneg, usulan itu juga kembali dikaji oleh tim hukum mereka. Setelah itu barulah dikeluarkan Keppres.

“Saya tak mungkin sebagai Mendagri melantik tanpa dasar hukum. Kalau melanggar saya dipecat Presiden. Dan saya juga tak mungkin mengusulkan nama kalau itu melanggar aturan,” ujarnya.

Baca juga: Jadwal Pilkada Makin Dekat, Dispendukcapil Surabaya Buka Layanan KTP-El Nonstop

Menyikapi polemik yang terjadi setelah pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu, Tjahjo tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Menurut penilaiannya, polemik merupakan hal biasa. Pasti ada saja yang setuju dan tidak setuju dalam menyikapi sesuatu. Baginya, yang penting keputusan yang diambil tidak melanggar aturan. Itu yang paling prinsip.

“Yang penting tidak melanggar UU itu kan orang curiga. Kan enggak mungkin saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Bapak Presiden. Saya sesuai aturan, sesuai UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.

Tjahjo melanjutkan, dulu memang sempat ada polemik nama calon Penjabat Gubernur Jabar. Saat itu, nama Iriawan masuk nominasi menjadi Penjabat Gubernur di Jabar. Namun kemudian disepakati setelah dimediasi, tak akan mengangkat perwira aktif di Polri dan TNI yang sedang menjabat jabatan struktural di Mabes Polri dan TNI. Meskipun itu sesuai aturan.

“Kemarin ada kesepakatan akhirnya dimediasi Pak Menkopolhukam, sudahlah untuk netralitas pejabat aktif TNI dan Polri, di Mabes TNI dan Polri tidak usah walaupun sudah sesuai aturan yang diyakini oleh Mendagri,” sebutnya.

“Akhirnya dengan Pak Iriawan sudah dimutasi dari Mabes Polri ke Lemhanas, yang struktur eselonnya sama dengan dirjen ya itu sesuai aturan, sesuai mekanisme yang ada,” lanjut Tjahjo.

Janji Iriawan

Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan menegaskan tak akan menyalahgunakan jabatan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Dia berjanji akan netral di Pilkada Jabar sebagaimana diamanatkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang melantiknya. Iriawan yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya itu mengaku sudah berdinas di instansi Polri sejak 1984.

Dia tak mungkin mau mengorbankan karier di Polri yang sudah dengan susah payah dibangunnya selama hampir 34 tahun itu.

“Sebagai putra daerah (Kuningan) apa mungkin saya mencoreng muka saya sendiri di depan para sesepuh Jabar, dan rakyat Jabar?” tutur Iriawan yang menanggapi dugaan dan tuduhan dirinya tidak akan netral di Pilkada Jabar, Senin (18/06/2018).

Selama menjalani karier di pemerintahan, Iriawan ingin mengukir nama baik dan sukses sebagai penjabat gubernur Jabar. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja.

Iriawan  berjanji akan memegang teguh apa yang diamanatkan Mendagri, melayani masyarakat sebaik mungkin, mensukseskan Pilkada dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Jabar.

“Bagaimana caranya saya tidak netral?  Apakah dengan cara menggerakan komponen di Jabar untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu? Kalau itu saya lakukan, pasti akan bocor dan ramai. Sangat besar risikonya untuk jabatan dan karier,” tegas Iriawan.

Iriawan menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional, sebelum dilantik menjadi penjabat gubernur Jawa Barat pada Senin kemarin. Ia akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jabar sampai gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada 2018, dilantik.

Iriawan menegaskan, penunjukan dan pengangkatan sebagai penjabat gubernur tentu sudah sesuai perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Dia mengharapkan dukungan dan masukan dari para sesepuh di Jabar. Tentu sebagai orang yang diberi mandat dan kepercayaan, dia juga perlu masukan dan nasehat.

“Saya putra daerah, sudah sepantasnya saya menghormati para sesepuh Jabar.

Saya tahu undak usuk (tatakrama). Saya sudah sepantasnya tahu diri, mendengarkan dan belajar dari pengalaman mereka. Saya berjanji akan menjaga nama naik diri, keluarga, Polri, dan tentu saja rakyat Jabar,” tambahnya.