PDIP Tuding Ada Unsur Politis Dibalik OTT Kadernya, Ini Balasan Telak KPK


SURATKABAR.ID – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah daerah menimbulkan anggapan adanya unsur politis.

Hal ini berkaitan dengan ditangkapnya sejumlah kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Munculnya tudingan ini akhirnya ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Ia dengan tegas membantah adanya unsur politis dan memastikan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka bukan hanya berdasar opini. Jika memang keberatan, ia mempersilakan PDIP mengajukan keberatan melalui jalur hukum.

“Banyak instrumen, apakah praperadilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi, debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya,” ujar Saut dalam pesan singkatnya, Senin (11/6/2018), dilansir republika.co.id.

Baca juga: SBY: Kesenjangan Sosial Ekonomi dan Kemiskinan Masih Tinggi, Ketimpangan Meningkat

Saut melanjutkan, kritikan dan penilaian terhadap KPK merupakan hal yang wajar. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti KPK memang harus dipantau dan diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak.

“KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum,” tegas Saut.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat mengkritisi KPK yang fokus dengan OTT dibanding pencegahan korupsi. Menurutnya, hal ini memunculkan kesan adanya kepentingan politik.

Hasto mencontohkan OTT terhadap dua kader PDIP, yakni Wali Kota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungangung Sahri Mulyo.

“Mereka berdua tidak terkena OTT secara langsung. Namun, mengapa beberapa media online tertentu di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat memberitakan OTT kedua orang tersebut, seakan menggambarkan bahwa keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap, baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung,” tutur Hasto, Minggu (10/6/2018).

Sementara soal kadernya yang terbukti melakukan korupsi, Hasto menyebut bahwa PDIP ikut geram dan marah. “Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum, dan mengakhiri karier politiknya,” tegasnya.