Mengenai Habib Rizieq dan Angan-angan Koalisi Keummatan


SURATKABAR.ID – Sesungguhnya, perwujudan Koalisi Keummatan dinilai punya peluang yang cukup besar. Meski begitu, perealisasian ini justru ditanggapi dingin para partai politik yang ada. Sehari pascapertemuan tiga serangkai Prabowo Subianto, Amien Rais dan Habib Rizieq Syihab di Mekah, Arab Saudi, Persaudaraan Alumni 212 bergerak cepat. Mereka membuat surat amanah yang ditujukan kepada alumni 212 dan umat Islam.

Mengutip laporan X.Detik.com, Sabtu (09/06/2018), surat tersebut memuat permintaan agar mereka terus mendorong terbentuknya Koalisi Keummatan untuk Pilpres 2019. Koalisi itu terdiri atas Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Koalisi itu diharapkan terbentuk sebelum deklarasi capres dan cawapres pada Agustus 2018.

Sementara itu, versi lainnya menyebutkan pembentukannya adalah sebelum ijtimak (pertemuan) para ulama, yang digelar Persaudaraan Alumni 212 pada Juli bulan sebelumnya.

“Biar bagaimanapun, partailah yang punya tiket (pilpres). Karena itu, Koalisi Keummatan itulah yang harus pertama kali dilakukan,” ujar Slamet Ma’arif selaku elite Persaudaraan Alumni 212 kepada pers pada Rabu (05/06/2018).

Tiket Capres untuk Rizieq

Slamet mengungkapkan, dengan terbentuknya Koalisi Keummatan tersebut, nantinya tentu ada capres dan cawapres yang didukung. Di forum itulah nanti Rizieq bakal menyatakan dukungan terhadap capres-cawapres koalisi. Terlebih bila Rizieq sendiri yang diberi tiket capres atau cawapres oleh partai-partai itu.

Baca juga: Saat Jawaban Mabes Polri dan Pengacara Kompak Saling Lempar Soal SP3 Kasus Rizieq

Sebelumnya, nama Rizieq ditetapkan di urutan pertama capres rekomendasi Persaudaraan Alumni 212. Di urutan kedua ada Prabowo, yang merupakan Ketua Umum Gerindra. Sedangkan figur dari partai lainnya adalah Zulkifli Hasan, yang merupakan Ketua Umum PAN.

Kapitra Ampera selaku Pengacara Rizieq mengatakan bahwa Rizieq sudah menyatakan dukungannya kepada Prabowo saat bertemu enam mata bersama Amien Rais di Arab pada Sabtu, 2 Juni lalu. Dukungan itu dinyatakan usai Prabowo meminta persetujuan kepada Rizieq untuk maju pada pilpres.

“Ya, dia ikhlas saja. Dan HRS (Habib Rizieq Syihab) tidak ada keinginan untuk maju. Artinya, HRS mendukung dan HRS tidak akan maju,” ungkap Ampera kepada pers, Senin (04/06/2018).

Pengamat politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai peluang terbangunnya Koalisi Keummatan cukup besar. Setidaknya hal tersebut terlihat dari ketiga tokoh itu yang sudah berjalan bersama-sama, dengan Rizieq yang menjadi simpulnya.

Kemungkinan terbentuknya Koalisi Keummatan itu makin besar lantaran Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie menemui Rizieq setelah Prabowo-Amien.

“Kalau di PAN, kita lihatnya kan Amien Rais, di PKS Salim Segaf Aljufri,” ujar Qodari, Kamis (07/06/2018).

Ya, dia ikhlas saja. Habib Rizieq Syihab tidak ada keinginan untuk maju. Artinya, HRS mendukung dan HRS tidak akan maju,” sebut Kapitra Ampera.

Tinggal persoalan teknisnya nanti siapa yang menjadi wakil presiden untuk Prabowo. Ia melihat, dengan situasi kubu Prabowo sekarang ini, kemungkinan cawapresnya bukan dari PAN atau PKS karena dapat menimbulkan kecemburuan dari masing-masing pihak.

“Bahkan muncul (kabar) wakil Prabowo itu HRS. Itu salah satu indikasi nanti wakilnya nonparpol. Intinya, (cawapres Prabowo) orang yang sama-sama diterima oleh PKS dan PAN. Belum tentu HRS, ya. Bisa saja nama lain,” sebut Qodari.

Jokowi Lebih Berpeluang Menang

Namun untuk urusan siapa yang bakal menang, Qodari menuturkan, Joko Widodo masih punya peluang besar bila berhadapan dengan Koalisi Keummatan.

“Kita punya simulasi survei. Nah, dengan siapa pun pasangannya, Jokowi masih unggul atas Prabowo, siapa pun pasangannya,” tukas Qodari.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan PKS dengan Rizieq di Arab. Tiga hal tersebut masih berkenaan dengan wacana Koalisi Keummatan yang diusung oleh Rizieq dan Persaudaraan Alumni 212.

Pertama, apa platform yang diusung Koalisi Keummatan. Kedua, siapa saja yang mungkin mau bergabung dalam koalisi itu selain Gerindra, PAN, dan PKS. Ketiga, susunan capres-cawapres yang bakal diusung Koalisi Keummatan.

Qodari menilai Partai Demokrat tak akan bergabung dalam koalisi karena ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres. Dengan kemungkinan koalisi besar yang terbentuk hanya Koalisi Keummatan dan kubu Jokowi, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa mungkin bakal absen.

“Karena, kalau hanya dua ini, akan sangat sulit membentuk koalisi baru,” imbuh Qodari.

Di sisi lain, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan belum menentukan sikap sehubungan dengan Koalisi Keummatan. Namun dia memastikan Partai Demokrat tak akan bergabung jika Rizieq menjadi pemegang komando. Alasannya, ulama bukanlah penentu arah politik, melainkan hanya pemberi saran.

“Kalau di bawah komando Habib Rizieq, kami akan mengurungkan niat bergabung,” ucapnya.

Pesimistis Desmond J Mahesa

Namun politikus Gerindra Desmond J Mahesa justru pesimistis Koalisi Keummatan bakal terbentuk. Sesuai dengan terminologi, keumatan berarti menyatukan partai-partai berbasis massa Islam, seperti PKS, PAN, PKB, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sampai sejauh ini, ia belum melihat partai-partai terkait dapat bersatu.

Sambil mengatakan dibutuhkan keajaiban untuk terbentuknya Koalisi Keummatan, Desmond menyebut Gerindra sendiri kesulitan bergabung dengan Koalisi Keummatan. Sebab, Gerindra bukanlah partai agamis, melainkan nasionalis.

“Koalisi Keummatan kan sebenarnya ini partai-partai Islam, tidak termasuk dalam kategori Gerindra yang nasionalis,” imbuhnya.