Jokowi Gunakan APBD untuk THR dan Gaji ke-13, Risma Keberatan


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengumumkan soal Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pensiunan, pegawai negeri, TNI, dan Polri.

Namun, kebijakan tersebut rupanya menyebabkan masalah keuangan serius bagi daerah. Sebab, APBD tak mengalokasikan anggaran untuk kepentingan tersebut.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan bahwa kebijakan yang membebankan anggaran THR dan gaji ke-13 pada APBD tersebut terasa amat memberatkan.

“Kebijakan ini tiba-tiba dan membuat kaget karena tak ada pos anggaran untuk itu di APBD,” ujar Risma, dikutip dari antvklik.com, Senin (4/6/2018).

Baca juga: Makin Padat ‘Manusia Gerobak’, Sandiaga Uno Bagikan Kisahnya Buntuti Pengemis yang Naik Fortuner

Selain soal tak adanya alokasi anggaran, Risma juga menegaskan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk mengeluarkan anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut. Risma mengaku, dirinya akan membicarakan pos anggaran pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut bersama DPRD Surabaya dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan soal pemberian THR dan gaji ke-13 yang dinilai dapat meringankan beban PNS, TNI, dan Polri untuk menghadapi lebaran yang bersamaan dengan tahun ajaran baru.

“Saya sampaikan kepada pensiunan, PNS, prajurit TNI dan Polri yang sedang bertugas di seluruh pelosok tanah air. Hari ini saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, PNS, prajurit TNI dan anggota Polri,” ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (23/5/2018) lalu.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Ia berharap, dengan adanya THR dan gaji ke-13, kinerja PNS, TNI, dan Polri juga makin baik dan meningkat.

“Dan ada yang istimewa tahun ini, yang berbeda, THR ini diberikan pada pensiunan. Saya harap ini bukan hanya bermanfaat pada mereka, khususnya dalam sambut idul fitri, tapi juga kita berharap ada peningkatan kinerja ASN dan juga kualitas pelayan publik secara keseluruhan,” tutur Jokowi.