Tahun Ini 100.000 Guru Honorer Bakal Diusulkan untuk Diangkat Jadi PNS

SURATKABAR.IDMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah mengusulkan mengangkat 100.000 orang guru honorer menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS).

Kebutuhan guru PNS di sekolah negeri saat ini mencapai 988.133 orang.

“Yang kita usulkan 100.000 (orang) tahun ini,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilansir TribunJogja, Senin (4/6/2018).

Muhadjir juga mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan kembali jumlah guru honorer yang diusulkan menjadi PNS pada 2019.

Terkait kekurangan guru PNS yang mencapai 988.133 orang tersebut, Muhadjir mengaku angka itu masih harus diteliti kembali.

Baca juga: Sindir Pemerintah, DPR: Tidak ada THR bagi Ratusan Ribu Guru Honorer

Kemendikbud akan mencocokkan dengan data yang dimiliki Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Meski demikian, Kemendikbud melakukan upaya efisiensi pemanfaatan guru. Ini adalah upaya untuk menjawab kekurangan guru PNS. Salah satu caranya adalah dengan memberlakukan program keahlian ganda dan multi subject.

Artinya, guru tidak hanya mengajar satu mata pelajaran, namun bisa setidanya dua mata pelajaran.

“Di SMK namanya program keahilan ganda. Di sekolah umum, kita punya program multi subject, mereka (guru-guru) disekolahkan lagi untuk ambil kemampuan mengajar mata pelajaran lain,” ungkap Muhadjir.

Dalam program tersebut, Kemendikbud mensyaratkan setidaknya guru dapat mengajar dua mata pelajaran. Dengan demikian, diharapkan tingkat efisiensi guru dapat berjalan optimal.

“Jadi guru-guru disekolahkan lagi untuk memiliki kemampuan di bidang yang sesuai dengan keahliannya. Misal guru bahasa Inggris diminta untuk ambil lagi di bidang tata boga. Jadi bisa mengajar lebih dari dua mata pelajaran,” tuturnya.

Dia bilang, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk mencocokkan data kebutuhan guru. Hal itu agar tidak ada kesalahan data dalam perhitungan kebutuhan.

“Karena 998.000 itu dinamis, harus ditelisik lagi. Direvalidasi, dicocokkan dengan Kementerian PAN-RB,” katanya, dilansir detikcom, Senin (4/6/2018).