Jokowi Kumpulkan Pimpinan Lembaga Survei dan Pengamat Parpol di Istana, Ada Apa?


    SURATKABAR.ID – Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para pengamat politik dan pimpinan lembaga survei dari berbagai kampus di Istana Merdeka, Kamis (31/05/2018). Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang ikut dalam pertemuan itu, selain pimpinan lembaga survei, ada juga akademisi dari sejumlah kampus seperti Unpad, UGM, Unair, UI, hingga UIN.

    Selain itu, praktisi pemilu sekaligus mantan Ketua KPU Ramlan Surbakti, Syamsuddin Haris dari LIPI, Valina Singka Subekti dari UI, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titik Anggraini, dan perwakilan Habibie Center juga ikut menghadiri pertemuan tersebut.

    Dari lansiran laporan JPNN.com, Sabtu (02/06/2018), Qodari menjelaskan bahwa Jokowi tengah meminta masukan.

    “Ya kasih masukan sesuai dengan bidang masing-masing. Ramlan Surbakti tadi kasih masukan mengenai efektivitas pemerintahan daerah, Pak Syamsuddin Haris mengenai partai politik,” ungkap Qodari.

    Yunanto Wijaya dari Charta Politica mengungkapkan, dalam pertemuan itu presiden hanya mendengar berbagai masukan tentang banyak hal.

    Baca juga: Soal Presiden Minta Maaf ke Mega, Istana: Itu Normal, Kenapa Jadi Polemik?

    “Lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior ini, apa saja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem,” ujarnya.

    Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga. Sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan.

    “Termasuk masalah masalah hoax. Jadi malah tidak ada stressing issue apa-apa,” sambungnya kemudian, sebagaimana dikutip dari reportase Liputan6.com.

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menambahkan, dia menyampaikan beberapa hal kepada Jokowi. Pertama yakni mengenai perlindungan hak pilih warga negara untuk pilkada dan pemilu. Kedua, tentang hak dipilih mantan koruptor di kontestasi pemilihan anggota legislatif.

    “Berikutnya harus ada respons terkait penyimpanan KTP elektronik rusak dan cacat biar tidak menjadi spekulasi dan juga kontroversi yang melahirkan teori konspirasi menjelang pilkada dan pemilu,” tukas Titi.

    Masukan Politik

    Direktur eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari melanjutkan, dalam pertemuan pengelola lembaga survei memberikan pelbagai masukan kepada Jokowi. Ada yang memberikan masukan mengenai efektivitas pemerintahan daerah, ada juga persoalan partai politik.

    Qodari juga memastikan, tak ada pembahasan mengenai elektabilitas Jokowi jelang Pilpres selama pertemuan.

    “Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada,” tegasnya.