Pemerintah DKI Batalkan Pembelian RS Sumber Waras, Alasannya …


    SURATKABAR.ID Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 Miliar dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

    Atas temuan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Atas upaya tersebut, Pemprov DKI bisa meraih opini tertinggi BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI tahun anggaran 2017.

    Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengisyaratkan pemerintah DKI Jakarta berencana melakukan pembatalan pembelian Rumah Sakit atau RS Sumber Waras. Opsi ini terbuka karena pihak Yayasan Sumber Waras menolak mengembalikan kelebihan pembayaran dari pemerintah DKI.

    “Kami sudah mendapatkan jawaban bahwa mereka tidak bersedia melakukan pengembalian kelebihan pembayaran. Jadi opsi kedua adalah pembatalan,” tegas Sandiaga di kantornya, Rabu (30/5/2018), ihwal kasus lama RS Sumber Waras, dikutip dari Tempo.co.

    Baca Juga: Sandiaga Himbau Jangan Asal Bersedekah ke Pengemis, Ini Alasannya

    Sandiaga sebelumnya mengatakan bakal menindaklanjuti temuan itu dengan melakukan penagihan kepada Yayasan Sumber Waras. Namun, Yayasan Sumber Waras menolak mengembalikan kelebihan pembayaran itu. Selanjutnya, kata Sandiaga, pemerintah DKI melimpahkan opsi pembatalan untuk ditangani Biro Hukum.

    “Itu nanti Biro hukum yang akan memberikan langkah-langkah selanjutnya. Karena dari segi keuangan dianggap sudah memenuhi tindak lanjut dari temuan BPK,” terang Sandiaga Uno.

    Tindak lanjut atas kasus RS Sumber Waras ini sebelumnya menjadi salah satu ganjalan bagi DKI untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Tahun ini, DKI mendapat predikat WTP dari BPK setelah empat tahun berturut-turut hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

    Kendati belum berhasil menagih kelebihan pembayaran kepada RS Sumber Waras, pemerintah DKI dinilai telah menindaklanjuti temuan BPK dengan opsi penagihan atau pembatalan tersebut.