Pantau Unggahan Kebencian, PNS Wajib Follow Akun Medsos Anak Buah


SURATKABAR.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan imbauan kepada setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar dapat lebih mengawasi aktivitas media sosial jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di masing-masing instansinya.

Disampaikan oleh Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, hal tersebut perlu dilakukan demi mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya penyebaran aksi paham radikal. Terlebih dengan semakin maraknya ancaman dan juga serangan teror bom bunuhdiri yang terjadi belakangan ini.

Seperti yang diwartakan Detik.com, para pejabat atau atasan di setiap instansi diimbau untuk mem-follow akun media sosial milik anak buah mereka dan mengawasi segala kegiatan di akun-akun media sosial milik anak buahnya tersebut.

“Pada kesempatan yang baik ini, BKN mendorong agar PPK, Pejabat yang Berhak Mendukung, atasan langsung untuk mem-follow akun media sosial anak buah dan melakukan pemantauan,” tutur Mohammad Ridwan di Jakarta pada Rabu (16/5), dikutip dari Detik.com.

Baca Juga: Berbeda dengan Anies Baswedan, Sandiaga Uno Malah Tak Ingin Jam Kerja PNS Dikurangi

Khusus kepada para PNS, Mohammad Ridwan meminta agar tidak ragu saling mengingatkan dan berupaya mencegah penyebaran paham radikalisme yang dikhawatirkan dapat berujung pada aksi-aksi terorisme.

Adapun langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan oleh para PNS mulai dari saling mengingatkan jika ada unggahan di akun media sosial yang mengacu pada ujaran kebencian, intoleransi, ucapan yang bernada memperkeruh suasana ataupun lainnya.

“Sesuai amanat Kepala BKN, silakan ingatkan jika sudah mengarah pada ujaran kebencian, intoleransi, memperkeruh suasana dan lainnya,” tutur Mohammad Ridwan lebih lanjut.

Jika terjadi pelanggaran dan terbukti melakukan atau menyebarkan ujaran kebencian terkait aksi maupun paham radikalosme, Mohammad Ridwan menegaskan akan ada sanksi atau hukuman kedisiplinan yang diturunkan kepada PNS tersebut.

Disebutkan hukuman terberat yang telah disiapkan adalah diberhentikan secara tidak hormat. “Disesuaikan dengan PP 53/2010. Hukuman disiplin yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat,” pungkas Mohammad Ridwan.