Polemik UU MD3 Masih Berlanjut, Margarito Kamis: Cocoknya di Zaman Dulu, Zaman Feodal

SURATKABAR.IDMargarito Kamis sebagai seorang pakar hukum tata negara mengutarakan pendapatnya soal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak cocok diberlakukan pada zaman modern seperti sekarang.

Ia menganggap undang-undang (UU) tersebut bersifat feodalistis.

“Pasal ini kalau saya boleh agak kasar, feodalistis. Tidak cocok ada di zaman modern seperti sekarang. Cocoknya di zaman dulu, zaman feodal,” kata Margarito dalam sidang uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, dikutip dari Kompas, Kamis (3/5/2018).

Pasal dalam UU MD3 saat ini, menjadikan wakil rakyat seolah-olah jadi warga negara kelas satu. Pasal yang dia maksud adalah 245 (ayat) yang memuat hak imunitas kepada setiap wakil rakyat.

Selain itu, Pasal 122 huruf k yang memuat mekanisme kriminalisasi bagi siapa pun dinilai merendahkan martabat dan kehormatan DPR secara kelembagaan atau secara perseorangan juga dianggal sangat feodalistis.

Baca juga: Menangis! Ayah Korban yang Tewas Ditabrak Anggota DPRD Minta UU MD3 Dibatalkan

“Di saat mereka menjalankan fungsi mereka, memang mereka ada keistimewaannya. Tapi ketika mereka melakukan tindak pidana biasa, seperti legislator yang nabrak orang di Ambon sampai meninggal, terus dia enggak bisa diperiksa karena MD3, apakah itu sama saja mereka ingin menjadi warga negara nomor satu?” ujar dia.

“Jadi sebenarnya, pasal ini adalah feodalisasi terhadap republik ini,” imbuhnya.

Margarito juga mengingatkan prinsip konstitusi di Indonesia adalah setiap warga negara sama derajatnya di hadapan hukum.

“Pasal-pasal itu telah merontokkan prinsip kesamaan status seorang warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Apabila menggunakan prinsip itu, artinya semua warga negara sama, bisa diperiksa,” ujar Margarito.

Sidang uji materi itu pun diagendakan menghadirkan empat orang saksi oleh pemohon. Para pemohon ini berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), dan tiga individu secara perorangan.

Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Pasal-pasal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.