Fahri Hamzah Bakal Diperiksa Polda Metro Jaya, Polisi: Kami Sudah Menghubungi


    Fahri Hamzah. Foto: Detik

    SURATKABAR.ID Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian. Pemeriksaan itu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan kasusnya dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan menyatakan jika politikus asal Sumbawa tersebut menyanggupi untuk hadir dalam pemeriksaan itu.

    “Kemarin kami sudah menghubungi, janji katanya. Kan kemarin undangannya, menginformasikan beberapa hari yang lalu. Rencananya dia akan hadir berkaitan dengan pemeriksaan yang kemarin,” ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (2/5/2018), dikutip dari cnnindonesia.com.

    Baca Juga: Cemaskan PKS, Fahri Hamzah Sebut Ada Operasi Intelijen Jadi Pemecah Belah Partai

    Adi menjelaskan jika Fahri sebagai pelapor tidak menjawab sejumlah pertanyaan pada pemeriksaan sebelumnya. Ada juga pertanyaan lain yang bakal diberikan kepada Fahri terkait hasil pemeriksaan polisi terhadap sejumlah saksi ahli yang sudah berlangsung.

    “Ada beberapa hal yang ingin ditambahkan. Kita kan sudah memeriksa saksi ahli, dari komunikasi dengan ahli ini ada poin yang kita pun harus tanyakan juga ke Pak Fahri. Dari keterangan ahli ada poin-poin yang belum terjawab,” tuturnya.

    Sebelumnya, Sohibul juga telah menjalani pemeriksaan pada akhir Maret lalu. Sohibul hanya sekitar 20 menit saat diperiksa oleh penyidik. Sohibul tiba di Gedung Kriminal Khusus bersama Sekjen PKS Mustafa Kamal

    “Saya sebagai warga negara wajib menghormati proses hukum juga institusi penegak hukum walaupun saya punya agenda lain saya menyempati ke sini untuk menghormati proses hukum,” ujar Sohibul usai diperiksa di Mapolda Metro, Kamis (29/3/2018), dikutip dari liputan6.com.

    Saat diperiksa, Sohibul menyerahkan 49 screenshoot percakapan, tiga dokumen serta enam video untuk memperkuat bantahannya terhadap tuduhan Fahri.

    Dalam laporan tersebut Sohibul terancam dikenakan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 43 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 311 KUHP dan atau 310 KUHP.