Tegas! Jokowi Tolak Permohonan Alumni 212 Intervensi Kasus Rizieq


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan permintaan khusus dari Alumni 212 agar kasus hukum pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dihentikan. Hal tersebut dibenarkan oleh Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo.

Johan Budi yang ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir dari laman Kompas.com, menyampaikan bahwa permintaan tersebut disampaikan Alumni 212 dalam gelaran pertemuan tertutup dengan Jokowi yang dilangsungkan di Istana Bogor pada Minggu (22/4) lalu.

Persaudaraan Alumni 212 dalam pertemuaan tertutup tersebut mengemukakan permintaan tegas kepada presiden untuk segera menghentikan proses hukum terhadap yang disebut-sebut sebagai kriminalisasi, seperti Habib Rizieq dan sejumlah orang lainnya.

“Dalam pertemuan itu, salah satu hal mengemuka yang disampaikan Persaudaraan Alumni 212 adalah menghentikan proses hukum terhadap apa yang disebut sebagai kriminalisasi, seperti Pak Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan,” tutur Johan Budi, Jumat (27/4), dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/4/2018).

Sebelumnya pengakuan serupa juga disampaikan para ulama Alumni 212 yang dalam acara tertutup tersebut bertemu dengan Jokowi. Para ulama menggelar jumpa pers usai pertemuan tersebut bocor ke publik luas.

Baca Juga: Pertemuan Rahasia dengan Jokowi Terbongkar, PA 212 Desak Istana Usut Tuntas

“Intinya minta kepada Presiden untuk dilakukan SP3. Dihentikan proses penyelidikan dan penyidikan,” ujar Johan Budi lebih lanjut.

Namun, ia menegaskan bahwa Jokowi menolak permintaan dari Alumni 212. Pasalnya, Jokowi tak dapat mengintervensi proses hukum yang saat ini sedang berjalan di kepolisian.

“Ketika menghadapi permintaan itu, Presiden menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Jadi tunggu proses hukum yang profesional. Presiden tidak mau melakukan intervensi terhadap proses hukum,” tambah Johan Budi.

Sebelumnya, Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam mengungkapkan bahwa tujuan dari pertemuan pihaknya dengan Presiden Jokowi adalah dalam rangka menyampaikan informasi akurat terkait kasus-kasus kriminalisasi para ulama serta aktivis Alumni 212 lainnya.

“Pertemuan tersebut diharampak agar Presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212, serta mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga negara,” tutur Misbahul dalam jumpa pers di Restoran Larazeta, Jakarta, Rabu (25/4).

Menurutnya, para ulama dari Tim 11 yang turut hadir dalam pertemuan tertutup tersebut telah menyampaikan berbagai harapan serta penjelasan terkait permasalahan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 tanpa tambahan apapun.