Babak Baru Setnov, Kebingungan Saat Ditanya Pingsan atau Tidur Setelah Kecelakaan?

SURATKABAR.IDTersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto tampak bingung ketika menjawab pertanyaan majelis hakim saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini kebingungan saat ditanya apakah dia pingsan atau tidur setelah mengalami kecelakaan.

“Pingsan atau tidur? Kalau pingsan tidak ingat apa-apa. Saksi harus bedakan mana tidur, mana yang pingsan,” kata Ketua Majelis Hakim Mahfudin kepada Novanto, dilansir dari Kompas, Jumat (27/4/2018).

Novanto mengaku tidak sadarkan diri saat mengalami kecelakaan pada 16 November 2017 lalu. Ia mengaku, mengalami benturan di bagian kepala sesaat sebelum pingsan.

Menurutnya, kesadarannya baru pulih ketika sudah berada di kamar VIP 323 Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta.

Baca juga: Divonis 15 Tahun Penjara, Bamsoet Beri Wejangan Ini untuk Setya Novanto

Saat itu, Setya Novanto (Setnov) mengaku dokter Bimanesh memperkenalkan diri kepadanya.

Setnov juga mengaku tidak dapat mengingat saat perawat memasang perban di kepalanya.

“Seingat saya pingsan, kalau tertidur saya pasti bangun,” kata Setnov.

Keterangan Setnov tersebut berbeda dengan keterangan beberapa saksi sebelumnya. Menurut petugas keamanan rumah sakit yang ikut membawanya ke ruang rawat inap, saat itu Setnov masih dalam keadaan sadar.

Bahkan, Novanto masih sempat meminta tolong petugas keamanan rumah sakit mengambilkan modem internet yang jatuh saat baru turun dari mobil.

“Waduh enggak tahu, saya enggak pernah pegang modem, saya termasuk gaptek, dan waktu jadi Ketua DPR, ajudan yang pegang HP,” kata Novanto.

Setya Novanto merupakan salah satu tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana e-KTP yang merugikan negara dengan nilai triliunan rupiah.

Dirinya divonis hukuman 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai US$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dia kembalikan sebelumnya. Hakim juga mencabut hak politik Setya Novanto selama lima tahun setelah menjalani hukuman.