Istri Munir Kembali Layangkan Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi


SURATKABAR.ID – Istri Munir kembali melayangkan surat terbuka kepada Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) atas kematian suaminya sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Suciwati mengirimkan surat terbuka di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (26/04/2018). Dalam menyampaikan surat itu, Suciwati dibantu oleh Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Impersial, Setara Institute, dan Omah Munir.

Istri Munir ini meminta Presiden Jokowi menjelaskan keberadaan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta(TPF) Munir. Seperti diketahui, Munir Said Thalib tewas dalam penerbangan ke Amsterdam, Belanda, akibat racun arsenik yang masuk ke dalam tubuhnya.

Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini diyakini dibunuh secara terencana untuk kepentingan politis tertentu. Demikian sebagaimana dilansir dari reportase Tempo.co, Jumat (27/04/2018).

Saat itu, pemerintah sudah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran dibalik upaya pembunuhan Munir. Namun, hingga kini, data itu belum juga dibuka ke publik. Saat Komisi Informasi Publik sudah menyatakan data itu harus dibuka, pemerintah malah mengklaim data tersebut hilang—tak diketahui dimana keberadaannya.

“Kami meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan keberadaan dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta,” ujar Suciwati membacakan salah satu desakan dalam surat terbuka itu di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Kamis (26/04/2018).

Baca juga: Tak Tepati Janji Tuntaskan Kasus Munir, Jokowi Dianggap Tak Pantas Jadi Presiden RI Berikutnya

Kendati Presiden Jokowi sudah memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk menindaklanjuti perkara tersebut, namun hingga saat ini masih belum ada langkah nyata yang jelas.

Adapun desakan lain kepada Jokowi di dalam surat itu, Suci meminta hasil penyelidikan TPF Munir diserahkan kepada keluarga. Selain itu, dia mendesak hasil TPF segera diumumkan kepada masyarakat.

Menurut Suciwati, mengumumkan hasil TPF Munir merupakan kewajiban Presiden, seperti yang tertuang dalam surat Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004.

Apabila kewajiban itu tak dipenuhi, Suci mengatakan pihaknya akan mempidanakan pihak terkait atas tuduhan maladministrasi.