Persaudaraan Alumni 212 Ungkap Isi Pertemuan dengan Presiden Jokowi


SURATKABAR.ID – Terungkapnya pertemuan Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah tokoh dari Tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni 212 menimbulkan berbagai tafsir, klaim dan spekulasi. Sebagian pihak menilai pertemuan tersebut bermuatan politik. Kepentingan politik tak lepas dari tujuan perjumpaan tersebut. Benarkah demikian?

Mengutip reportase Republika.co.id, Kamis (26/04/2018), Eggi Sudjana selaku Ketua Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212 menyebutkan bahwa pertemuan yang digelar pada akhir pekan lalu tersebut dimaksudkan untuk menagih janji Presiden. Janji tersebut, antara lain, agar tak ada kriminalisasi kepada para ulama.

Oleh sebab itu, Eggi pun membantah terkait isu adanya kesepakatan politik yang terjalin diantara dua pihak dalam pertemuan tersebut.

“Apa janji Presiden? Jangan lagi mengkriminalisasi ulama. Jadi di-SP3-kan semua kasus yang ada. Jadi, teman-teman persaudaraan Alumni 212 ke sana itu cuma nagih janji,” tandas Eggi di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (25/04/2018).

Eggi melanjutkan, pertemuan Alumni 212 dengan orang nomor satu di Republik Indonesia ini pun sudah atas seizin Habib Rizieq. Bahkan, ada perintah dari Habib Rizieq untuk menagih janji dalam pertemuan itu.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PA 212 Pastikan Bukan Untuk Beri Dukungan

“Kalau arahan dari Habib Rizieq yang saya baca, pertemuan itu ada izin beliau. Dengan pengertian perintah dari Habib Rizieq tagih janji Presiden,” papar Eggi.

Sementara itu, sejauh ini Habib Rizieq masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Sejak status itu ditetapkan pihak kepolisian, Rizieq tak kunjung pulang dari Arab Saudi.

“Habib Rizieq tidak bisa pulang sampai sekarang. Bagaimana dia pulang dengan aman? Jangan dikriminalisasi dong. Itu yang kita tagih kepada Presiden,” tambah Eggi.

Pertemuan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Presiden Jokowi berlangsung di Bogor pada hari Minggu (24/04/2018). PA 212 diwakili tim 11 ulama dan memang sudah lama berkeinginan menemui presiden untuk membicarakan kriminalisasi ulama dan aktivis 212.

Menurut Usamah Hisyam selaku anggota Tim 11 Ulama Alumni 212 sekaligus Ketua Persatuan Muslimin Indonesia (Parmusi), pertemuan berawal dari rapat menjelang kepulangan Rizieq Shihab pada 21 Februari lalu. Saat itu, Rizieq direncanakan akan kembali ke Indonesia.

“Seminggu sebelumnya, atau sekitar 12 Februari, diadakan rapat bagaimana supaya kepulangan beliau tertib dan baik,” ujar Usamah Hisyam dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/04/2018).

Pada saat yang sama, PA 212 berencana memberikan penjelasan utuh kepada Jokowi tentang kriminalisasi ulama dan aktivis 212. Atas persetujuan Rizieq, PA 212 ingin mempertemukannya dengan Jokowi.

Tak Ada Pembahasan Politik

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, menegaskan, tak ada pembahasan politik dan keputusan dukung mendukung Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019 saat Tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni 212 diundang Jokowi ke Istana Bogor.

“Pertemuan dengan Presiden kemarin tidak ada soal mendukung (di Pilpres 2019) dan lain sebagainya. Pertemuan kemarin hanya khusus membicarakan ketidakadilan yang dialami para ulama, habaib, dan para tokoh 212,” ungkap Yusuf, di Jakarta Selatan, Rabu (25/04/2018) sore.

Yusuf Muhammad Martak menandaskan, ini adalah permintaan yang sama disampaikan saat pertemuan tokoh umat Islam dengan Presiden pada 2017 di Istana Negara. Namun, lanjutnya, dalam perjalanannya, instruksi presiden untuk menyelesaikan persoalan kriminalisasi ulama kepada Menkopolhukam, tidak ada penyelesaian.

Dengan demikian, Yusuf menegaskan, tak ada dan tidak pernah berpikir pertemuan dengan Presiden tersebut berkaitan dengan pencalonan presiden. Ia juga mengklaim, pertemuan tokoh ulama 212 kemarin tak ada hubungannya dengan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, apalagi pilkada.

Soal Status al-Khaththath yang Masih Tersangka

Ditambahkan oleh Sekretaris Tim 11 Ulama Alumni 212, Muhammad al-Khaththath, pembahasan dari pertemuan kemarin murni soal kriminalisasi ulama dan aktivis 212. Salah satu kasus pembahasan, seperti dipaparkannya, adalah tudingan makar yang dilayangkan kepolisian terhadapnya. Hingga saat ini, al-Khaththath masih berstatus tersangka.

Padahal menurutnya, apa yang dituduhkan sangat tidak mendasar. Misalnya, ia dituduh membiayai makar dengan Rp 18 juta. “Tidak mungkin biayai makar Rp 18 juta. Itu biaya makan, bukan makar,” ujar al-Khaththath.

Ia menegaskan, tak ada sama sekali pembahasan dukung mendukung atau politik, seperti dikutip dari laporan Liputan6.com.

“Fokus membahas masalah kriminalisasi ulama, tidak ada urusan politik dukung mendukung,” tegasnya.

Akan Tetap Kritis

Ketua Tim 11 Ulama Persaudaraan Alumni 212, Misbahul Anam menandaskan, perjuangan umat Islam yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 tetap kokoh meskipun telah diundang Presiden ke Istana Bogor.

“Para ulama dan aktivis 212 yang bertemu dengan Presiden tetap istiqamah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar,” ujarnya.

Anam mengutip hadis Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam, soal sikap ulama yang lebih baik mengatakan kata-kata yang benar di hadapan pemimpin kendati pahit.

“Ketahuilah jihad yang paling utama adalah mangatakan kata-kata yang benar yang di depan penguasa yang jair (sewenang-wenang),” ujar Anam mengutip sabda Rasulullah.

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, menambahkan, tak ada perubahan sikap Persaudaraan Alumni 212 setelah bertemu Presiden. Ia menyebutkan, Persaudaraan Alumni 212 tetap akan kritis terhadap pemerintah dan Presiden dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam.

“Jangan pernah berpikir setelah bertemu Presiden akan ada perubahan sikap kami. Oleh karenanya, segala ketidakadilan, segala kezaliman, segala kriminalisasi ulama, dan segala penghinaan agama Islam pasti akan menjadi alat perjuangan kami,” tegasnya.

Untuk Menjaga Persatuan, Persaudaraan, Ukhuwah

Melansir laporan Tempo.co, Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuannya dengan ulama dari Persaudaraan Alumni 212 di Bogor pada pekan lalu adalah hal yang biasa. Sebelum pertemuan itu, Jokowi mengaku sering mengadakan pertemuan dengan ulama dari mana pun.

“Saya hampir setiap hari, setiap minggu, ke pondok pesantren bertemu ulama, undang ulama ke Istana,” ucap Jokowi di sela acara pelepasan ekspor perdana Mitsubishi Expander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (25/04/2018).

Jokowi berujar pertemuan-pertemuan itu semata-mata untuk menjalin silaturahmi antara umara (pimpinan pemerintahan) dan ulama. “Dalam rangka, ya menjaga persatuan, persaudaraan, ukhuwah di antara kita,” beliau menjelaskan.

“Pertemuan kemarin diawali dengan salat Zuhur bersama, makan siang bersama, kemudian selesai,” ujar Jokowi seraya berlalu.