Klaim Janji Jokowi Buka 10 Juta Lapangan Kerja Sudah Lunas, Hanif Dhakiri: Alhamdulillah


SURATKABAR.ID – Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengklaim janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menciptakan dan membuka 10 juta lapangan pekerjaan sudah terpenuhi dan terlunasi. Bahkan menurutnya target yang dicapai telah terlampaui.

Hanif, seperti yang dilansir dari Kompas.com, menjelaskan bahwa dalam kampanye saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, Jokowi menjanjikan akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan, alias 5 tahun.

“Alhamdulillah, tiga tahun di bawah Pak Jokowi, ini kan lapangan kerja yang tercipta itu sudah melampaui target dari janji kampanye Jokowi-JK (Jusuf Kalla) pada saat pilpres yang lalu,” tutur Hanif di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/4), dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/4/2018).

Menurutnya, apabila angka tersebut dibagi rata, maka ditemukan setiap tahunnya pemerintah diwajibkan untuk menciptakan setidaknya 2 juta lapangan pekerjaan. Namun pada kenyataannya target tersebut berhasil dilampaui.

“Nah, pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta,” ungkap pria yang juga merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut dengan bangga.

Baca Juga: Pertemuan Rahasia dengan Jokowi Terbongkar, PA 212 Desak Istana Usut Tuntas

Lebih lanjut Hanif memaparkan data terkait seberapa pesat tingkat pertumbuhan lapangan kerja dari tahun 2014, meski pada tahun tersebut Jokowi-JK baru menduduki kursi pemerintahan tertinggi sejak tanggal 20 Oktober.

Tercatat pada tahun 2014, tenaga kerja baru yang terserap sejumlah 2,6 juta. Lalu disusul sebanyak 2,8 juta di tahun 2015, kemudian 2,4 juta pada 2016, dan tahun 2017 lalu sebanyak 2,6 juta tenaga kerja baru yang diserap.

Dengan demikian, ia mengklaim, hanya dalam 3,5 tahun masa Pemerintahan Jokowi-JK sudah menyediakan sebanyak 8.460.000 lapangan pekerjaan untuk para tenaga kerja dari seluruh Indonesia. “Jadi sudah melampaui target 2 juta per tahun dari yang dijanjikan Pak Jokowi-JK,” tegas Hanif.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk lebih obyektif dalam melihat kondisi yang ada di depan mata. Meski saat ini negara menampung banyak tenaga kerja asing (TKA), namun jika dibandingkan dengan pekerja Indonesia jumlahnya terbilang sangat kecil, hanya 0,1 persen.

Menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018, Hanif menegaskan itu hanya untuk mengatur penyederhanaan dan percepatan prosedur perizinan bagi para TKA yang ingin mengais rezeki di Indonesia. Ia menambahkan, perpres tersebut sama sekali tidak mempermudah kualifikasi bagi TKA.

Sebelumnya, sejak Jokowi meresmikan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 terus bermunculan reaksi penolakan dari banyak kalangan. Bahkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggugat perpres tersebut ke Mahkamah Agung.

Menurut rencana, gugatan akan didaftarkan pada Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei mendatang, bersamaan dengan aksi unjuk rasa alias demonstrasi yang akan dilakukan secara besar-besaran oleh para buruh.