Jokowi Kian Perkasa, Prabowo-Gatot Malah Makin Melempem


SURATKABAR.ID – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dapat dipastikan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin perkasa. Sementara saingannya, Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo mengalami yang sebaliknya, yakni terus menciut.

Hal tersebut, seperti yang dilansir dari laman Detik.com, terlihat daru survei elektabilitas bakal calon presiden (capres) 2019 yang dilakukan oleh Titbang Kompas. Hasil survei tersebut tercatat elektabilitas Jokowi mencapai 55,9 persen. Sedang Prabowo hanya 14,1 persen, dan Gatot sebesar 1,8 persen saja.

Adapun perolehan angka Jokowi meningkat cukup signifikan dibandingkan hasil survei 6 bulan lalu, di mana hanya merebut 46,3 persen. Berbeda dengan Jokowi, elektabilitas Prabowo turun cukup banyak. Pasalnya, 6 bulan lalu elektabilitas Ketua Umum partai Gerinda berada di angka 18,2 persen.

Tak jauh berbeda dengan Prabowo, elektabilitas Gatot juga diberitakan mengalami penurunan yang cukup banyak. Tercatat dalam survei 6 bulan lalu, elektabilitas mantan Panglima TNI berada di angka 3,3 persen.

Kenaikan elektabilitas Jokowi terjadi seiring dengan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin naik. Dalam survei kali ini, kepuasan terhadap kinerja pemerintah mencapai angka 72,2 persen. Angka tersebut meningkat dari survei 6 bulan lalu yang hanya tercatat 70,8 persen.

Baca Juga: Minta Jokowi Hentikan Bagi-Bagi Sembako, PKS: Jangan Menunggu Rakyat Marah

Survei terhadap 1.200 responden di atas usia 17 tahun dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018 lalu secara periodik. Responden dipilih secara acak dari 32 provinsi dan jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error plus-minus 2,8 persen.

Tanggapan positif maupun negatif bermunculan terkait hasil survei kali ini. Sambutan hangat berdatangan dari kubu Jokowi. Partai pengusung utama Jokowi, PDI P, menilai hasil survei membuktikan bahwa Jokowi tidak melakukan pencitraan untuk merebut suara masyarakat.

“Saya percaya masyarakat sekarang ini melihat hasil nyata dari kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi. Data survei Litbang Kompas ini menjadi fakta dan bukti bahwa sebenarnya siapa yang sedang berkampanye dengan pencitraan dan siapa yang sedang bekerja untuk rakyat. Masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai,” tutur politisi PDI P Charles Honoris, Senin (23/4), dikutip dari laman Detik.com, Senin (23/4/2018).

“Kalaupun selama ini Jokowi dianggap hanya pencitraan belaka, nyatanya hasil survei terhadap Jokowi terus naik. Ini membuktikan Jokowi semakin dicintai oleh rakyat karena kerja dan hasilnya bisa dirasakan sampai wilayah terpencil di Indonesia,” tambah anggota Komisi I DPR tersebut.

Tanggapan negatif muncul dari kubu Gerindra lantaran hasil survei hanya menyisihkan angka 14,1 persen untuk sang ketua umum. Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyangsikan metodologi survei yang digunakan dalam penelitian oleh Litbang Kompas tersebut. “Ya, saya juga bisa bikin survei yang bikin Pak Prabowo menang. Gampang,” tukas Fadli dengan tegas.

Ia mengungkapkan saat ini mayoritas masyarakat menginginkan adanya pergantian presiden pada Pilpres 2019. “Ini nggak hanya 1-2 survei, ya. Tinggal tergantung apa pernyataannya. Metodologinya seperti apa, apa yang ditanyakan, dan representasinya seperti apa. Itu tadi,” imbuhnya.

Reaksi negatif juga diluncurkan relawan Gatot, yakni Relawan Selendang Putih Nusantara (RSPN). Mereka mengungkapkan hasil survei tidak dapat dipercaya. “Biar saja kalau survei-survei. Survei berdasarkan apa? Ndak percaya kita dengan survei, kita tahu siapa yang buat,” ujar Sekjen RSPN Sumiarsi.

Hal berbeda ditunjukkan oleh Partai Demokrat. Dikenal sebagai partai yang selama ini menyatakan diri sebagai penengah, Demokrat tetap optimis dan tidak terpengaruh pada elektabilitas tokoh-tokoh lain yang terbilang sangat rendah dibandingkan dengan elektabilitas Jokowi.

Sampai saat ini Demokrat sendiri belum memperlihatkan sikap resminya terkait Pilpres 2019. Meski demikian, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus melakukan manuver demi mewujudkan poros ketiga untuk mendatangkan capres alternatif.

“Ada kemungkinan itu. Kalau bisa atau tidak bisa dikalahkan, mungkin. Kemungkinan masih terbuka, tinggal tunggu. Seperti dulu kita lihat ada figur baru, karena apa? Bukan kemudian di demokrasi, kita tidak ingin memberikan sedikit pilihan ke masyarakat. Jadi lebih banyak lebih bagus,” tutur Wakil Ketua PD Nurhayati Assegaf pada Senin (23/4).