Minta Jokowi Hentikan Bagi-Bagi Sembako, PKS: Jangan Menunggu Rakyat Marah


SURATKABAR.ID – Partai Keadilan Sosial (PKS) mengkritik pengadaan tas sembako Presiden Joko Widodo (Jokowi) senilai Rp 3 miliar yang tengah hangat diperbincangkan. PKS meminta Jokowi untuk menghentikan program pembagian sembako tersebut.

Disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Abdul Hakim, seperti dilansir dari laman Detik.com pada Senin (23/4/2018), apabila presiden tidak segera menghentikan program yang disebutkan tersebut, maka sejarah akan mencatat pelawanan kepatuhan dan sensitivitas nurani masyarakat luas.

“Setop program tersebut. Jika tidak, presiden akan dicatat oleh sejarah telah melawan asas kepatuhan dan sensitivitas nurani publik. Jangan ciderai janji Nawacita, Pak Presiden Jokowi,” tutur Abdul Hakim tegas, Senin (23/4).

Menurutnya, program bagi-bagi sembako yang dilakukan Jokowi telah melanggar asas kepatuhan publik. Sebelumnya, masyarakat telah ramai memperbincangkan pembahasan terkait tas sembako tersebut di media sosial, baik di Twitter maupun Facebook.

Dilakukan di tahun politik membuat program tersebut rawan disalahgunakan, ungkap Abdul Hakim. “Pemberian sembako oleh pemerintah di tahun politik rawan disalahgunakan untuk kepentingan kampanye. Jangan menunggu raykat marah dan murka,” ujarnya lebih lanjut.

Baca Juga: Terkait Elektabilitas Jokowi, Sekjen PPP Menganggap Itu Tak Menjamin Akan Dua Periode

Pada laman lpse.kemenkeu.go,id, terdapat informasi terkait lelang ‘Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden’, di mana tercantum kode lelang 23246011. Pengadaan proyek tersebut berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.

Ada pun nilai pagu paket sebesar Rp 3.000.000.000 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket adalah sebesar Rp 600.000.000. Sementara anggaran untuk pengadaan proyek diberitakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kritik atas tas sembako senilai Rp 3 miliar tak hanya disuarakan Wasekjen PKS Abdul Hakim. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggunakan uang milik negara untuk kepentingan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Dia melakukan kampanye terselubung menggunakan uang negara. Jadi enggak boleh lah itu, dan harus dihentikan,” tukas Fadli Zon yang ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (29/4) untuk dimintai tanggapan terkait proyek pengadaan sembako Jokowi.