Natalius Pigai Sebut Cuma 2 Janji Jokowi Untuk Papua yang Terealisasi


SURATKABAR.ID –  Menurut penilaian Natalius Pigai selaku mantan komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM), hingga saat ini masih banyak janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum terealisasikan. Padahal saat ini sudah memasuki tahun keempat dari pemerintahannya. Contohnya, di Papua, dari 39 janji Presiden, terhitung baru dua janji yang terwujudkan.

Seperti dikutip dari reportase Detik.com, Sabtu (21/04/2018), “Di tingkat nasional itu yang kami hitung kurang lebih 66 janji Presiden yang secara langsung dan yang tidak tercatat itu sudah lebih dari mungkin ratusan lebih dari itu. Papua saja, ini saya pakar Papua, 39 janji. Di Papua, 2 yang direalisasi. Yaitu jalan Wamena-Wamena-Duga, ruas jalan baru. Kemudian sebuah pasar kecil pasar mamak-mamak. Cuma dua itu,” beber Pigai saat ditemui di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (20/04/2018).

Kepada awak media, dia berbicara sebelum acara dialog “2019 Presiden Harapan Rakyat” yang diselenggarakan Generasi Cinta Negeri (GENTARI).

Pigai menjabarkan, janji-janji Jokowi yang lain yakni pengurangan kemiskinan dan jaminan kepastian hidup belum terwujudkan hingga sekarang. Bahkan tingkat kematian ibu dan anak khususnya di Papua masih sangat tinggi.

”Rasio kematian ibu dan anak cukup tinggi. Beberapa waktu lalu kita juga lihat hampir sekian puluh orang mati di Asmat demikian pula pada saat yang sama ada lebih dari 40-an orang mati di Kabupaten Dogiyai di Papua. Di tempat lain juga mengalami hal yang sama karena ini jaminan kepastian hidup yang tinggi, tidak begitu mampu ditepati oleh Presiden,” tuturnya kemudian.

Baca juga: Mahfud MD Prediksikan Gatot Lebih Berpeluang Lawan Jokowi Ketimbang Prabowo

Menurutnya, tak hanya di Papua. Janji-janji khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah pun belum dapat sepenuhnya direalisasikan oleh Jokowi. Padahal, pengembangan infrastruktru nasional merupakan program utama Jokowi.

“Kalau kita lihat di Sumatera itu cuma empat yang saya saksikan sendiri yaitu Jalan Kalianda (Lampung), kurang lebih 3 kilometer kemudian di Sumsel (Sumatera Selatan) itu dari kurang lebih 3,5 km sampai dengan Universitas Sriwijaya itu, saya tidak tahu nama tempatnya itu, itu cuma 3 km yang dibangun,” imbuhnya lagi.

“Di Sumatera Utara sama sekali belum kelihatan pembangunan infrastruktur yang dibangun. Saya kemarin keliling dari Jakarta sampai Medan kemudian melalui lintas timur. Tahun lalu saya keliling di Sumatera melalui lintas tengah pulang dari Medan itu melalui lintas barat, tidak ada ruas jalan baru yang dibangun termasuk Silangit,” tambah Pigai.

Ia melanjutkan, sejumlah pembangunan infrastruktur dalam masa pemerintahan Jokowi hanya sebuah renovasi infrastruktur. Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

“Itu sebenarnya sudah dibangun sejak orde baru, sampai sekarang 1 km pun belum dibangun oleh pemerintah sekarang. Saya kemarin juga dari Sulut ke Sulsel. Saya menyaksikan sendiri baru pembangunan rel kereta api di Soppeng Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Tapi dari Sulut ke Sulsel sepanjang itu tidak ada ruas jalan baru yang dibangun,” sebutnya.

Itulah sebabnya, Natalius Pigai menyebutkan kunjungan kerja Jokowi ke daerah-daerah dalam rangka menilik pembangunan infrastruktur nasional tak lebih dari sekadar wisata pembangunan. Jokowi dinilai tak mengetahui secara riil pembangunan di Indonesia.

“Perjalanan Presiden ke daerah-daerah itu lebih berorientasi kepada wisata pembangunan. Wisata pembangunan melihat-lihat saja apa yang didengar oleh Presiden tidak tahu pembangunan konkret di lapangan. Karena apa? Presiden hanya mendengar dari para stafnya,” ujarnya.

Dengan masih banyaknya janji-janji yang belum terpenuhi itu, Pigai pun menilai wajar jika rakyat kemudian merasa kecewa dengan pemerintah. Dengan kekecewaan itu, menurutnya, rakyat berhak mencabut mandatnya dari Jokowi.

“Kenapa? Karena kedaulatan itu dimiliki oleh rakyat, kedaulatan tersebut diberikan pada presiden pada saat pemilihan, kemudian rakyat kalau merasa janji-janji harapan-harapannya tidak terpenuhi rakyat berhak mencabut kedaulatannya tersebut,” imbuh Pigai.

Tanggapan Pemerintah

Secara terpisah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan penilaian apapun boleh disampaikan. Dia menanggapi Pigai, penilaian haruslah dikemukakan berdasar data yang kuat.

“Yang jelas orang boleh menilai, tapi data bicara. Data berbicara mengenai kemajuan di tiap statistiknya, semua kan pesat (perkembangan pembangunannya) dibanding sebelumnya,” pungkas Sumarsono.