PBB Klaim Reklamasi Teluk Jakarta Rentan Pelanggaran HAM


SURATKABAR.ID – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, hal tersebut dapat membatasi akses mata pencaharian para nelayan sehingga berdampak pada berkurangnya pemasukan mereka.

Menurut Pelapor Khusus untuk Hak Atas Pangan Dewan HAM PBB Hilal Elver, seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com, hingga saat ini dampak dari proyek pembangunan 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta sudah terlihat, di mana pendapatan para nelayan menurun drastis hingga 80 persen.

Disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta pada Rabu (18/4) kemarin, Elver menyampaikan bahwa dampak parah yang disebabkan reklamasi Teluk Jakarta telah dirasakan oleh masyarakat miskin di sekitar kawasan tersebut.

“Meski sempat dimoratorium, tetapi pembangunan yang sudah ada telah menciptakan menurunnya jumlah ikan yang bisa ditangkap nelayan sebanyak 80 persen. Ini tentu sangat mempengaruhi pemasukan dan kesejahteraan nelayan,” tutur Elver, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (18/4/2018).

Elver juga mengungkapkan bahwa perlahan tapi pasti, para nelayan di Teluk Jakarta semakin kehilangan akses menuju wilayah pesisir dan wilayah tangkap ikan akibat proyek tersebut. Akibatnya para nelayan terpaksa berlayar lebih jauh demi mendapatkan hasil tangkapan yang menjanjikan.

Baca Juga: Lautan Sampah di Teluk Jakarta Dibersihkan, Seperti Ini Kondisinya Sekarang

Pelapor khusus PBB asal Turki tersebut menyatakan dengan merebut sumber penghasilan nelayan di Teluk Jakarta itu sama halnya dengan menjatuhkan mereka semakin dalam ke jurang kemiskinan yang ekstrem tanpa adanya akses untuk sumber pangan berkualitas.

Ia menilai bahwa proyek reklamasi bukan solusi terbaik untuk meningkatkan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. “Nelayan tradisional adalah orang-orang paling miskin di seluruh dunia. Sementara ikan adalah sumber protein paling murah yang bisa dijangkau orang miskin,” ujarnya.

“Banyak dari komunitas nelayan di Teluk Jakarta telah direlokasi sebanyak empat kali. Bayangkan, bagaimana perasaan Anda jika dibawa keluar dari seluruh kehidupan dan pekerjaan yang Anda kenal selama ini lalu dipindahkan ke tempat baru untuk melanjutkan hidup?” tukas Elver.

Ia mengakui bahwa pembangunan infrastruktur termasuk proyek reklamasi yang tengah diburu pemerintah sanggup meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di saat bersamaan, hal tersebut justri berisiko melanggar HAM. Terutama apabila tidak direncanakan secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, Elver mendesak pemerintah untuk mendasari segala kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di segala lapisan. Ia juga meminta agar konsesi pemerintah tetap tidak menyingkirkan hak-hak masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar proyek tersebut.

“Pembangunan adalah target penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Tapi, pembangunan harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu penikmatan HAM termasuk ha katas pangan, serta hak untuk memiliki lingkungan yang sehat, dan akses air minum bersih untuk mempertahankan hak hidup.”

“Ini bukan hanya hal moral yang harus dilakukan pemerintah. Ini adalah kewajiban hukum pemerintah, sekaligus cara efektif agar memastikan bahwa setiap proyek pembangunan pemerintah dilakukan secara berkelanjutan,” pungkas Elver.