Yusril: Jangan Sedikit-Sedikit UU ITE


SURATKABAR.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menanggapi semakin banyaknya laporan terkait ujaran di media sosial yang selalu dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut pria yang memiliki gelar Datuk Maharajo Palinduang ini, seperti yang dilansir dari laman Tempo.co, Selasa (17/4/2018), seharusnya UU ITE menjadi pilihan paling akhir untuk menangani persoalan mengenai ujaran kebohongan maupun kebencian.

Ditemui di Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Pusat pada Senin (16/4), Yusril mengungkapkan: “Hukum pidana itu merupakan pilihan terakhir apabila cara-cara lain dan hukum lain tidak efektif. Jangan apa-apa, sedikit-sedikit UU ITE.”

Pasal 28 UU ITE berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong di internet. Pasal 28 Ayat 1 berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Sementara Pasal 28 Ayat 2 berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Baca Juga: Amien Rais Sebut Partai Allah dan Setan, Wakil Ketua MUI Tegas Bilang Begini

Yusril mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas meningkatnya laporan ujaran seseorang di internet dengan UU ITE yang kerap dilakukan masyarakat belakangan ini. Sebagai contoh, ia menyebut nama Amien Rais yang dilaporkan karena menyebut partai Allah dan partai setan.

Pernyataan kontroversial Amien Rais tersebut dikeluarkan usai dirinya mengikuti Gerakan Indonesia Salat Subuh Berjamaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Jumat (13/4) lalu, dan langsung menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa UU ITE awalnya dibuat sebagai peraturan informasi dan elektronik. Bukan untuk ujaran kebencian seperti yang sekarang terjadi. Menurutnya, dengan kondisi seperti saat ini, UU ITE bisa menjadi senjata mengerikan bagi masyarakat luas.

Ia mengimbau kepada pihak kepolisian untuk terlebih dahulu meminta pendapat dari para ahli terkait UU ITE sebelum melakukan penindakan terhadap laporan yang dibuat masyarakat. Dengan demikian, UU ITE tak akan disalahgunakan.

Menanggapi pernyataan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1999-2004 tentang partai Allah dan partai setan, Yusril menilai hal tersebut tidak mengandung ujaran kebencian seperti yang dituduhkan masyarakat.

Pasalnya, istilah yang dipilih Amien Rais adalah hal yang sangat biasa di dalam panggung politik. Dengan alasan itu, Yusril mengungkapkan tak seharusnya masyarakat melaporkan Amien Rais karena melanggar Pasal 28 UU ITE.

Amien Rais, seperti yang diketahui, dilaporkan oleh Organisasi Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya pada Minggu (15/4) lalu, dengan tudingan telah menyebarkan ujaran kebencian serta melakukan penistaan agama dalam pernyataan tentang partai Allah dan partai setan.