Tegas! KPU Bakal Larang Mantan Koruptor Nyaleg


SURATKABAR.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memuat larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota DPR maupun DPRD dalam Peraturan KPU (PKPU).

Meski ada kemungkinan penolakan dari DPR mengenai aturan baru tersebut saat disampaikan dalam rapat dengan pendapat (RDP) di parlemen, KPU tetap akan mamuatnya.

Terkait larangan yang masih dibahas bersama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu itu, KPU berencana menjalankannya di Pemilu 2019 mendatang.

“Kami akan tetap memutuskan seperti itu,” tegas Komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/4/2018), dilansir cnnindonesia.com.

Baca juga: Ketua DPP Hanura Sebut Amien Rais Politisi Comberan, PAN: Kotoran Dia Itu

Menurut Wahyu dalam forum tertinggi KPU untuk mengambil keputusan, rapat pleno, KPU telah memutuskan untuk mencantumkan larangan tersebut dalam rancangan PKPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Pemilu 2019.

“Sehingga suara kelembagaan seperti itu. Kalau kita mengacu pada kondisi sekarang ini, usulan yang dirapat plenokan adalah seperti itu,” terang Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa hasil RDP dengan Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu tak bersifat mengikat. Sebab, KPU memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menuangkannya ke dalam KPU.

“Jangan berpikir RDP ini mencari kesepakatan. Itu kan harus menghormati masing-masing lembaga. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada titik temu? Ya kami akan kembali kepada tugas masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pihak yang tak setuju dengan larangan tersebut untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.

“Misalnya, jika kita berandai-andai memaksakan itu maka silakan bagi pihak-pihak yang tidak sependapat dengan KPU bisa mengajukan melalui Mahkamah Agung,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Zainuin Amali mengatakan bahwa memang KPU memiliki kewenangan menafsirkan undang-undang dan menuangkannya dalam PKPU. Tapi, jika larangan tetap dimuat tanpa ada persetujuan DPR, tentu akan ada risiko.

“Kalau mau bikin sendiri, silakan. Tanpa harus konsultasi. Tapi itu pasti akan digugat orang,” tutur Zainudin.