Soal Tudingan Jokowi Pro Komunis, Gus Romy Sebut Itu Hoaks


Foto: Rmol

SURATKABAR.ID – Romahurmuziy atau akrab disapa Gus Romi, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyebut isu soal Presiden Joko Widodo pro komunis itu fitnah dan hoaks.

“Sampai hari ini, Pak Jokowi masih dilabelkan oleh lawan politik beliau sebagai pro-RRC, pro-komunis, dan anti-Islam. Itu betul-betul fitnah dan hoax,” katanya, di Semarang, Jumat (13/4/2018).

Ia mengungkapkan hal tersebut setelah membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama sebagai puncak peringatan Hari Lahir ke-45 PPP yang bertempat di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Gus Romi, tak ada isu sedemikian rupa saat pengusungan Jokowi sebagai calon Wali Kota Solo hingga dua periode. Sama halnya saat Jokowi diusung oleh partai politik yang sama dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Terpilihnya Jokowi menjadi Wali Kota Solo lantaran diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara yang mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah Partai Gerindra.

Baca juga: Ketum PPP Yakin Gatot Nurmantyo Gagal Jadi Capres 2019

“Mengapa pada 2014 muncul isu komunis? Artinya isu tersebut rekayasa. Bahkan, isu itu dibuat, dibukukan, dan dibagikan dalam satu tabloid, namanya Obor Rakyat yang disebar ke 28.000 pondok pesantren,” ujarnya.

Menurut penilaian Romi, kini pertarungan politik sudah sangat tak sehat serta dapat mengganggu keutuhan bangsa. Sedangkan masyarakat tak mengerti kalau isu yang berembus itu palsu.

Menurutnya, PPP selaku parpol yang telah menetapkan Jokowi untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019 merasa perlu agar meminta petunjuk dari para ulama supaya bisa mengakhiri segala macam fitnah serta kabar bohong.

“Para ulama tentu memiliki perspektif tersendiri terhadap labeling yang sebagian besar fitnah sifatnya. Bagaimana meng-counter dan membaliknya dengan sebuah hal positif. Ini yang akan dibahas,” ujarnya.

Ia mengemukakan dalam forum yang bernama “bahtsul masa`il” pada Munas Alim Ulama PPP tersebut, turut membahas berbagai macam hukum fikih politik, juga termasuk media sosial yang marak dipakai menyebarkan hoaks.

“Hukum fikih politik kan memang belum secara paripurna kita miliki sekarang ini. Inilah pentingnya ulama dari seluruh Indonesia duduk bersama membahas hukum tentang sesuatu yang sekarang berkembang,” ucapnya.