Dituntut 16 Tahun Penjara, Setya Novanto Juga Harus Bayar Denda Miliaran Rupiah


SURATKABAR.ID – Setya Novanto yang merupakan mantan Ketua DPR RI sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi E-KTP dituntut 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang, Kamis (29/3/2018) sore. Selain pidana penjara, Setya Novanto juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“‎Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” tukas jaksa KPK, Ahmad Burhanudin saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor. Demikian seperti dikutip dari laporan Tribunnews.com, Kamis malam (29/03/2018).

Selain menuntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, jaksa juga meminta agar hak politik Setya Novanto dicabut. Demikian dikutip dari laporan IDNTimes.com.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” kata Jaksa.

Pidana Tambahan Bayar Denda

Selain itu, ‎jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan agar Setya Novanto (Setnov) membayar USD 7.435.000 ribu dikurangi uang Rp 5 miliar yang telah dikembalikan melalui rekening Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Baca juga: Menteri Sosial Idrus Marham Hadiri Sidang Tuntutan Setya Novanto

Apabila dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan tak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk selanjutnya menjadi milik negara.

“Apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar, maka diganti dengan pidana selama tiga tahun. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun,”‎ ungkap jaksa.

Dari lansiran Tirto.ID, dikatakan bahwa Jaksa KPK menilai Novanto memanfaatkan Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sebagai perpanjangan tangan untuk menerima uang e-KTP. Jaksa meyakini Andi Narogong, Irvanto dan Mafe Oka sebagai perpanjangan tangan Novanto.

Jaksa juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam merumuskan tuntutan. Hal yang memberatkan ialah perbuatan Setya Novanto tidak mendukung program pemerintah. Yang diperbuatnya menimbulkan kerugian negara serta tidak koperatif dalam penyidikan dan persidangan.

Ada pun hal yang meringankan ialah Setya Novanto belum pernah dihukum sebelumnya dan tetap berlaku sopan selama menjalani persidangannya.

Sidang berikutnya untuk Setya Novanto akan digelar pada Hari Jumat, 13 April 2018. Dalam sidang ini, Setya Novanto akan membacakan pembelaan dirinya terhadap tuntutan jaksa.