Menteri Sosial Idrus Marham Hadiri Sidang Tuntutan Setya Novanto

SURATKABAR.IDMenteri Sosial Idrus Marham hadir dalam sidang tuntutan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sidang digelar hari ini, Kamis (29/3/2018). Idrus Marham hadir dengan mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang dipadukan dengan celana abu-abu. Idrus memasuki ruang sidang pukul 10.00 WIB.

“Saya diajari sejak kecil dan juga di dalam agama, kalau ada saudara-saudara kita lagi kena masalah, ya kita harus datangi,” kata Idrus dikutip dari Tempo, Kamis (29/3/2018).

“Hari ini kan tuntutan, jadi saya datang,” imbuhnya.

Idrus mengaku, selalu hadir dalam persidangan Novanto. Ia pun mengaku sempat mendatangi rutan KPK untuk menjenguk Novanto, Rabu (28/3/2018). Ia bercerita sempat memberikan saran kepada mantan Ketua DPR itu agar tabah menghadapi persidangan.

Saat disingguh bahwa dirinya tak pernah nampak di persidangan, Idrus berdalih diwakili oleh istrinya. Untuk kali ini, mantan Sekjen Partai Golkar itu bercerita, kedatangan di jam kerja kali ini karena sudah selesai menghadiri acara kerja.

Baca juga: Kesaksian Dua Perawat Membongkar Tragedi Kecelakaan Setya Novanto

“Kan gak sampe sore nanti. Saya datang sebentar,” kata Idrus dilansir dari Tirto, Kamis (29/3/2018).

“Kita serahkan sepenuhnya majelis hakim. Majelis hakim lah yang memiliki kewenangan untuk itu. Kita gak usah tafsir-tafsir,” ujar Idrus.

Setya Novanto sendiri dijadwalkan menjalani sidang tuntutan hari ini. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menguraikan tuntutan dan keputusan soal justice collaborator (JC).

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Setya berperan sebagai orang yang meloloskan anggaran proyek e-KTP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2010-2011.

Setya Novanto menerima total fee US$ 7,3 juta. Ia juga diduga menerima jam tangan merk Richard Mille seharga US$ 135 ribu.

Setya Novanto atau yang akrab disapa Setnov ini didakwa telah melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.