Jokowi: DPR Cukup Membuat Sedikit UU, Tetapi Efisien

SURATKABAR.IDPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para kepala daerah untuk tidak membuat banyak peraturan daerah (Perda) yang justru menghambat investasi. Hal ini pun juga pernah ia sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saya titip kepada bapak ibu ketua DPRD dan Bupati, Wali Kota, jangan bikin Perda yang menghambat orang ingin berusaha, investasi. Itu membebani,” kata Jokowi dalam JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, dikutip dari Detikcom, Rabu (28/3/2018).

Jokowi juga mengingatkan agar DPR cukup membuat sedikit Undang-Undang (UU), tetapi efisien. Sebab, semakin banyak UU, Jokowi menilai akan membuat regulasi semakin rumit.

“Saya sampaikan ke DPR sekarang, buat UU jangan banyak-banyak, cukup 1, 2, 3 baik tapi yang mempercepat. Semakin banyak aturan main yang kita buat, ya semakin ruwet negara ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan banyaknya regulasi di Indonesia. Bahkan ada regulasi yang dianggap saling tumpang tindih.

Baca juga: Soal Revisi UU MD3, Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan

“Ada 42 ribu regulasi yang menjerat kita sendiri, kita nggak bisa bergerak karena UU baik itu Perpres, PP, Permen, Perda, Pergub, Perwalian. Hati-hati,” jelasnya.

Regulasi tersebut menurutnya tidak fleksibel dijalankan seiring dengan perubahan dunia yang sangat cepat.

Bukan kali ini saja Jokowi meminta DPR dan DPRD untuk tidak kebanyakan membuat UU. Setidaknya, presiden juga sudah dua kali meminta hal yang sama.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan hal ini saat berpidato dalam pembukaan pertemuan tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada Rabu (30/3/2016). Jokowi meminta DPR agar tidak memproduksi UU yang terlalu banyak.

“Cukup satu tahun 3 atau 5 (undang-undang), tapi ya betul-betul baik. Bukan jumlah yang diutamakan. Jumlah 40, 50 (undang-undang) untuk apa?” kata Jokowi retoris.

Kemudian pada acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017). Dia meminta kepala daerah agar tak banyak mengeluarkan aturan, dan DPR mengeluarkan UU sedikit tapi berkualitas.

“Saya sampaikan ke gubernur, bupati, jangan buat perda lagilah. Setahun (cukup) satu atau dua, cukup. Saya juga sudah omong ke DPR, nggak usah setahun 40 UU, 1-2 cukup asal berkualitas,” tegas Jokowi.