Hati-Hati, Pemkot Surabaya Bakal OTT Kepada Warga yang Lakukan Ini

SURATKABAR.IDDinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DRKTH) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pembuang sampah liar di Jalan Kapas Gading Madya, Sabtu (24/3/2018) dini hari.

OTT tersebut sengaja dilakukan di lokasi ini karena diketahui banyak sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan.

“Memang kita ketahui bahwa jalan ini banyak sampah-sampah yang dibuang. Ini udah yang ke-4 kali kita OTT di sini,” kata Kardi, koordinator lapangan DKRHT dikutip dari Detikcom, Sabtu (24/3/2018).

Salah satu anggota DRKTH S Komsoh menambahkan bahwa OTT yang mereka lakukan didasarkan pada Peraturan Walikota nomor 10 tahun 2017.

Adapun sanksi yang akan dikenakan pada para pelaku berupa denda sebesar Rp 75 ribu untuk sampah yang jumlahnya kurang dari setengah meter kubik. Denda sebesar Rp 150 ribu untuk sampah yang berjumlah setengah hingga satu meterkubik dan Rp 750 ribu untuk sampah lebih dari satu meterkubik.

Baca juga: Geger! OTT, KPK Ciduk Bupati Nganjuk, Jawa Timur

“Kalau pake Perda nomor 5 tahun 2014 kan ya berat. Masa buang sampah didenda Rp 50 juta. Makanya dibuat Perwali dan OTT-nya pake peraturan itu,” ujar S Komsoh.

OTT ini sengaja dilakukan untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang biasa membuang sampah di pinggir jalan. Tidak efektif jika DRKTH hanya menjaga kebersihan kota dengan mengambil sampah-sampah yang dibuang.

“Kalau sampahnya berserakan, kitanya dimarahi (sama walikota). Kalau kita ngambil, warga nggak mau tahu nanti,” ungkap Kardi.

Salah satu pelaku yang tertangkap OTT adalah Sukardi. Ia mengaku membuang sampah yang berisikan ikan basi ke pinggir jalan Kapas Gading Madya. Sampah tersebut tidak sempat dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) karena ia buru-buru akan pergi ke pasar.

Sementara pelaku lain, Hasanah mengaku biasa membuang sampah sembari berangkat berjualan. Ia juga hanya ikut-ikutan karena mengetahui trotoar di sana sudah biasa dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh warga.

“Jadi kalau nggak jualan, nggak ke TPS,” ujar Hasanah.

Namun petugas mengaku tak begitu saja percaya dengan alasan yang dilontarkan para pembuang sampah liar tersebut. Kardi menegaskan pelaku yang tertangkap akan dikenakan sanksi sesuai peraturan walikota yang berlaku.

Selain itu, KTP pelaku juga akan disita dan harus diambil sendiri oleh yang bersangkutan pada hari kerja di kantor DKRHT.

Saat itu pelaku akan dimintai surat pernyataan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. “Kalau kita dapati lagi orang yang sama, nanti kita akan lanjutkan ke proses pengadilan, terus kerja sama dengan Pemkot. Disitu yang dipakai Perda nomor 5 tahun 2014,” pungkasnya.