Butuh Dana untuk Pembangunan Infrastruktur, Benarkah Dana BPJS-TK Dilirik?


Jumhur Hidayat. Foto: Republika

SURATKABAR.ID – Direktur Utama BPJS-TK beberapa hari lalu tepatnya Rabu (21/3/2018) hendak menyisihkan dana sebesar kurang lebih Rp 73 triliun sebagai dukungan untuk program pembangunan infrastruktur dengan penerbitan surat utang.

Tentu dana tersebut sangat besar, yakni sekitar 23% dari dana titipan kaum buruh/pekerja dalam bentuk iuran jaminan sosial yang jumlahnya kini Rp 320 triliun. Ini berarti, apabila penerbitan surat utang itu tidak dilaksanakan dengan hati-hati, maka dapat mengguncang dana titipan kaum buruh/pekerja Indonesia tersebut.

Melihat Direktur Utama BPJS-TK yang merupakan salah seorang pimpinan DPP KSPSI dengan membidangi Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dengan anggota berjumlah sekitar 4 juta orang yang membayar rutin iuran BPJS TK, pernyataan darinya belum bisa kita terima begitu saja.

Jika dinalar dengan akal sehat, dana titipan kaum buruh/pekerja tersebut cuma boleh untuk diputarkan maupun dikembangkan buat kegiatan dengan tingkat spekulasi yang rendah sekali. Sedangkan, program infrastruktur yang kini tengah dibangun, masih belum jelas yang mana akan menguntungkan dan mana yang akan merugikan.

Baca juga: Apa yang Terjadi Terhadap APBN jika Semua Honorer Diangkat Menjadi PNS?

Sedangkan, dana buruh/pekerja di BPJS-TK haruslah dikelola supaya menguntungkan. Itu sebabnya seperti yang dilakukan selama ini, dana tersebut sebagian besar dikembangkan lewat pembelian obligasi pemerintah atau deposito pada bank-bank negara.

Jadi, kedua cara tersebut apabila digunakan untuk mengelola dana BPJS-TK malah akan rugi kalau NKRI akan bubar atau bank-bank negara akan bangkrut. Di mana, kemungkinan akan hal tersebut amatlah kecil lantaran entitas resmi banyak yang melakukan pengawasan terhadap APBN dan perbankan.

Dana BPJS-TK memang baik dan perlu untuk dikembangkan untuk memperoleh yield atau perolehan pengembangan yang besar. Termasuk juga ikut mengembangkannya dalam pembangunan infrastruktur. Tetapi, perlu diingat sekali lagi bahwa untuk melakukan proses pengembangan itu tingkat risikonya haruslah sangat kecil.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaBukan Nilai di Sekolah, Tapi Ini yang Menjadi Ukuran Kecerdasan Anak
Berita berikutnyaBegini Nasib Kapolres Banggai yang Diduga Bubarkan Pengajian