Bantah Terima Duit Korupsi e-KTP, Puan Malah Singgung SBY


SURATKABAR.ID – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menyebut Puan Maharani menerima sejumlah uang dari korupsi proyek e-KTP.

Bahkan, nilainya tak sedikit, mencapai USD 500 ribu. Dalam persidangan, Novanto mengatakan bahwa Puan turut menerima uang tersebut saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP.

Soal tuduhan Novanto ini, wanita yang kini menjabat sebagai  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut akhirnya buka suara. Ia dengan tegas terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

“Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar, dan tidak ada dasarnya,” ujarnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3/2018), dikutip dari cnnindonesia.com.

Menurut Puan, seharusnya tiap kasus hukum didasarkan pada fakta hukum yang ada, bukan karena pernyataan satu pihak saja. “Bukan katanya-katanya, jadi itu tidak benar apa yang disampaikan pak SN,” tegasnya.

Baca juga: Setya Novanto Beberkan Nama-Nama Penerima Uang e-KTP

Meski membantah dirinya terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Puan mengatakan bahwa ia akan menghargai segala proses hukum yang berjalan di KPK.

Selain itu, Puan juga menegaskan bahwa saat menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, ia tak pernah ikut dalam pembahasan proyek e-KTP, apalagi terlibat.

Puan juga mengungkapkan bahwa kala itu PDIP merupakan partai di luar pemerintahan. Sedangkan program e-KTP merupakan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ini betul-betul suatu kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah pada saat itu. Jadi kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di DPR tentu saja ada tapi saya enggak pernah ikut berbicara tentang masalah e-KTP,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan KPK untuk melakukan proses hukum terhadap Puan Maharani dan Pramono Anung.

“Diproses saja. Semua harus berani bertanggung jawab,” tegas Jokowi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/3/2018).

Menurut Jokowi, Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan bisa dilakukan asal ada bukti hukum yang kuat. “Dengan catatan tadi harus ada fakta-fakta serta bukti hukum yang kuat,” lanjutnya.